Jakarta, Kabariku- Tanpa ‘Political Will’ pemerintah, maka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) semata dokumen yang diarsipkan, yang tak sejalan dengan semangat penyelenggaraan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana dimaksud UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.
“Dan bukan LHKPN Tak Wajar penyelenggara negera diseret keranah kasuistik semata, dalam hal ini LHKPN Rafael Alun Trisambodo senilai kurang lebih Rp. 56,1 Miliar”.
Hal itu dikatakan Hasanuddin, SH., Koordinator SIAGA 98 dalam keterangannya berkaitan dengan mencuat LHKPN Tak Wajar pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo. Sabtu (25/2/2023).
SIAGA 98 berharap peran mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan hal inilah yang sepatutnya dilakukan Menkopulhukam Prof. Mahfud MD.
Menurut Hasanuddin, Perlu Political Will Presiden Jokowi untuk perkarakan LHKPN Penyelenggara Negara Yang Tak Wajar secara Nasional
“Selama ini nyaris kita tak pernah mendengar ada perkara yang dimulai dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang Tak Wajar,” ucap Hasanuddin.
Secara kasuistik, sebut Hasanuddin, tak pernah ada, bahkan sejak KPK berdiri.
“Oleh sebab itu, SIAGA 98 mengapresiasi langkah KPK saat ini yang mulai berusaha menyelidiki melalui klarifikasi terhadap kekayaannya yang tercatat di LHKPN, apakah didapat dari cara-cara tidak sah atau koruptif,” terangnya.
Lanjut dia, KPK dapat melakukan terobosan perkarakan LHKPN Tak Wajar tak terbatas pada Pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo (RAT).
“Sebab jika terbatas pada RAT, maka ini tindakan reaksioner dan cenderung diskriminatif. Dan berpotensi mengabaikan asas semua sama dan setara dihadapan hukum,” ucapnya.
Untuk menghindari tindakan reaktif dan diskriminatif, Hasanuddin berpendapat, perlu diputuskan bahwa LHKPN Tak Wajar harus dapat diusut dan diperkarakan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara.
“Tanpa keputusan ini, maka tindakan memperkarakan LHKPN Tak Wajar akan membentur tembok besar para pejabat negara yang mayoritas memiliki LHKPN Tak Wajar,” ujarnya.
SIAGA 98 menilai bahwa keputusan ini harus di mulai dari Presiden Jokowi yang mengeluarkan Perintah mengusut LHKPN Tak Wajar penyelenggara negara secara nasional.
“Sebab pengusutan LHKPN Tak Wajar akan menghadapi kendala struktur kekuasaan dan barikade argumentasi hukum yang telah dikontruksi selama ini bahwa LHKPN Tak Wajar tak bisa di pidana khusus; Tipikor-TPPPU,” paparnya.
SIAGA 98 berpendapat perangkat hukum kita sudah tersedia untuk memperkarakannya.
Hasanuddin menegaskan, Melalui kontruksi Peraturan terkait LHKPN, UU TPPU dan UU TPK (Tindak Pidana Korupsi) dalam satu kesatuan penerapan,”
“Namun perlu political will pemerintah. Sehingga KPK dapat menuntaskan pemberantasan korupsi melalui pintu masuk LHKPN Tak Wajar,” tandas Hasanuddin.***
Red/K.000
Berita Terkait :
Discussion about this post