Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Komisi XI DPR RI: ‘Agar SILPA 2021 Tidak Digunakan Untuk Dana PNM KCJB’

Kabariku- Direktur Utama PT KAI Didiek Haryanto mengklaim pemerintah akan menyuntikkan dana untuk proyek tersebut sebesar Rp4,3 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Prof. Dr. Hendrawan Supratikno meminta agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2021 tidak digunakan untuk dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

“Apa Menkeu Sri Mulyani sudah setuju? Karena SILPA itu seharusnya digunakan untuk pengeluaran kontingensi, untuk pengeluaran rutin. Misalnya, saat cukai belum masuk tiga bulan pertama di awal tahun, pajak belum masuk bulan pertama, maka gaji dan biaya operasional itu kita gunakan SILPA,” ujar Hendrawan usai menjadi narasumber pada Forum Legislasi di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Karena itu, Komisi XI DPR RI, politisi PDI-Perjuangan tersebut, masih dalam posisi menunggu kepastian dan pembahasan dengan pemerintah.

Khususnya Kementerian Keuangan, saat memasuki masa sidang nanti pasca-reses. Hal ini berdasarkan amanat dari UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK).

“Kan di UU Nomor 2 Tahun 2020, dikatakan selama 2021, 2022, dan 2023, APBN sepenuhnya dikelola pemerintah. Pemerintah yang jadi leading sector-nya”.

“Hak budget DPR untuk sementara selama 3 tahun ini ‘dibekukan’ meskipun banyak anggota dewan komplain. Tapi, itu sudah kesepakatan kita bersama dalam penanganan Covid-19 ini,” tambah Hendrawan.

Diketahui, Dirut PT KAI Didiek Haryanto menjelaskan dana PMN sebesar Rp4,3 triliun tersebut sedang dalam proses pencairan. Setelah PMN cair 100 persen, KAI akan menggunakan dananya untuk membayar setoran modal proyek KCJB.

Pemberian PMN ini, menurutnya, sesuai dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sebelumnya, dalam siaran pers Anggota Komisi V DPR RI K. H. TORIQ HIDAYAT, Lc., pun mempertanyakan penunjukkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang terbit pada 6 Oktober. Jumat (15/10/2021) lalu,

K.H. Toriq mengungkapkan, pihaknya tidak ingin perusahaan publik ini terseret ke dalam pusaran permasalahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Anggota F-PKS DPR RI itu, mega proyek tersebut sebelumnya mengalami pembengkakan kebutuhan investasi sebesar Rp27,17 triliun menjadi Rp 113,9 triliun hingga penundaan pengerjaannya. Demikian disampaikan Toriq

“Saat Wijaya Karya menjadi pemegang saham terbesar, terjadi pembengkakan nilai investasi. Hal ini menyebabkan perubahan komposisi saham ini tidak diperhitungkan dalam feasibility study (FS). Saya tidak Ingin proyek kereta cepat ini malah menjadi sumber masalah yang bisa membuat aset milik PT KAI berpotensi tergadaikan akibat pembengkakan kebutuhan investasi,” ujar Toriq.

Toriq menegaskan, pembangunan proyek kereta cepat belum prioritas terlebih rakyat sedang menderita akibat pandemi. Terkait hal itu, Toriq menekankan pemerintah harus bisa menunda proyek-proyek yang tidak perlu. Toriq menyebut, jika sampai ada tindakan meneruskan proyek kereta cepat tersebut maka tidak berbanding lurus dengan manfaat yang akan didapat oleh rakyat.

“Sebelumnya, kami juga telah menyatakan suntikan Penyertaan Modal untuk proyek kereta cepat oleh pemerintah tidaklah tepat. Apalagi kemudian menunjukkan PT KAI pimpin konsorsium. Pembangunan proyek kereta cepat belum prioritas. Rakyat sedang menderita akibat pandemi. Pemerintah harus bisa menunda proyek-proyek yang tidak perlu,” pungkas Toriq. ***

*Sumber: Berita Parlemen

Red/K.101