KPK Ingatkan Hindari Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19, Berikut Katagorinya

KABARIKU – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan bahwa lembaganya senantiasa mengawal dan memantau pemanfaatan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19.

“Untuk itu KPK telah menerbitkan Surat Edaran No 8 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,” jelas Firli dlam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berpedoman pada Surat Edaran tersebut, Firli meminta agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19 selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikatagorikan tindak pidana korupsi, di antaranya:

1. Tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang dan jasa
2. Tidak memperoleh kickback dari penyedia
3. Tidak mengandung unsur penyuapan
4. Tidak mengandung unsur gratifikasi
5. Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan
6. Tidak mengandung unsur kecurangan atau mal-administrasi
7. Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat
8. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi

“KPK terus bekerja keras walau dalam masa pandemi Covid-19 . Sejak diumumkannya Covid-19 sebagai bencana nonalam menimpa negara kita maka KPK memfokuskan terkait dengan pengawasan kerja sama koordinasi, pencegahan penyalahgunaan anggaran terkait dengan penanganan Covid-19,” ujar Firli. (Has)