Jakarta, Kabariku.com – Pemerintah memastikan pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan dialihkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Proses pengalihan tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan pembiayaan proyek Whoosh yang selama ini turut membebani kinerja keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
“Jadi, pembahasan yang pertama adalah Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Ini kan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September ya sudah akan clear,” ujar Purbaya, dikutip Senin (10/8/2026).
Purbaya memastikan pengelolaan utang Whoosh nantinya tidak serta-merta menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut dia, utang tersebut akan dikelola melalui salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Pemerintah memiliki sejumlah SMV fiskal, termasuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.
“Dialihkan ke Kemenkeu, dikelola saya semuanya KCIC itu, tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMI, ada ini dan lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN,” kata Purbaya.
Kepemilikan KCIC Berubah
Selain pengelolaan utang, pengalihan tersebut juga akan berdampak pada struktur kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan pengelola Whoosh.
Purbaya mengatakan 60 persen saham KCIC yang saat ini berada pada konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) akan dialihkan kepada Kementerian Keuangan. Sementara 40 persen saham yang dimiliki konsorsium perusahaan China tetap dipertahankan.
“(Kepemilikan KCIC) di saya, bukan (di bawah KAI). 60 persen (saham) kasih ke kita, 40 persen ada yang lain, masih ada China di situ kan. Kita tanya ke China juga sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini dan mungkin kalau disuruh kita akan perpanjang ke Jawa Timur sana,” ujarnya.
Purbaya menegaskan pengalihan saham tersebut tidak berarti PSBI akan dibubarkan. Konsorsium BUMN tersebut tetap ada, tetapi kepemilikannya atas KCIC akan dialihkan kepada Kementerian Keuangan.
“Enggak (dibubarkan), konsorsiumnya ada yang dikasihkan saham punya dia ke saya,” katanya.
PSBI merupakan konsorsium BUMN Indonesia yang terdiri atas PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PTPN III. KAI bertindak sebagai pemimpin konsorsium Indonesia dalam proyek KCIC.
Utang Whoosh Bebani Keuangan BUMN
Persoalan utang Whoosh sebelumnya menjadi perhatian karena struktur pendanaan proyek kereta cepat tersebut memberikan tekanan terhadap kondisi keuangan KAI dan perusahaan BUMN lain yang tergabung dalam PSBI.
Berdasarkan laporan keuangan audited PT KAI 2024, PSBI mencatat kerugian hingga Rp4,19 triliun sepanjang 2024. Kerugian kembali tercatat sebesar Rp1,62 triliun pada semester I 2025 berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025 yang masih berstatus unaudited.
Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kemudian mencari skema untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria sebelumnya menilai beban finansial Whoosh tidak ideal jika sepenuhnya ditanggung KAI.
“Kalau dibebankan kepada kereta api saja tentu kereta api tidak cukup untuk menanggung beban finansialnya,” ujar Dony.
Menurut Dony, persoalan utama Whoosh bukan terletak pada kinerja operasional, melainkan struktur pendanaan proyek sejak awal yang memiliki porsi utang besar dan ekuitas relatif terbatas.
Kondisi tersebut membuat beban finansial proyek menjadi berat apabila hanya ditanggung oleh KAI sebagai pemimpin konsorsium BUMN Indonesia.
“Jangan terjebak kepada bagaimana caranya. Yang penting adalah bagaimana Whoosh ini bisa berkelanjutan ke depan,” katanya.
Danantara dan Kemenkeu Finalisasi Skema
Pembahasan penyelesaian utang Whoosh semakin intensif setelah Dony menemui Purbaya pada Rabu (5/8/2026). Pertemuan tersebut antara lain membahas restrukturisasi BUMN dan penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dony mengatakan restrukturisasi sejumlah BUMN, termasuk kemungkinan penggabungan atau peleburan perusahaan, membutuhkan dukungan kebijakan fiskal berupa relaksasi perpajakan.
“Koordinasi bersama Pak Menteri Keuangan, ada yang mau didiskusikan. Minta untuk keringanan pajak (restrukturisasi BUMN). Itu ada undang-undang untuk kita, prosesnya supaya cepat diselesaikan,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, persoalan KCIC juga menjadi salah satu agenda pembahasan. Dony menyebut pemerintah telah masuk tahap finalisasi skema penyelesaian.
“KCIC juga kita bahas. Kita semuanya terbuka aja, kita nanti bicarakan. Sudah finalisasi kan,” kata Dony.
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperbaiki struktur dan efisiensi perusahaan negara. Pemerintah menargetkan jumlah entitas BUMN yang saat ini mencapai sekitar 1.000 perusahaan dapat dipangkas menjadi sekitar 250 perusahaan melalui penggabungan, peleburan hingga likuidasi.
Danantara sebelumnya juga melakukan inventarisasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang menjalankan bisnis di sektor serupa. Perusahaan negara yang dinilai memiliki bidang usaha tumpang tindih akan diarahkan untuk digabung agar struktur BUMN lebih efisien.
Dalam konteks Whoosh, pemerintah kini mengarahkan penyelesaian persoalan utang sekaligus penataan kepemilikan KCIC agar beban proyek tidak lagi terkonsentrasi pada KAI dan konsorsium BUMN.
Dengan target pengalihan rampung pada pertengahan September, pemerintah berharap struktur pengelolaan Whoosh menjadi lebih berkelanjutan tanpa menambah tekanan langsung terhadap APBN maupun neraca keuangan KAI.*
Discussion about this post