SIAGA 98 Dukung Pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani, ‘Tak Ada Lagi Pembahasan Penundaan Pemilu’

JAKARTA, Kabariku- Ketua DPR RI Dr. Puan Maharani, S,Sos., menegaskan, tidak pernah ada pembahasan mengenai penundaan Pemilu 2024.

“Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ulur. Melainkan jelas dari awal sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali,” kata Puan Maharani saat menghadiri acara peluncuran Tahapan Pemilu 2024 yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022) malam.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Menyikapi pernyatan Puan Maharani, SIAGA 98 mendukung sikap tegas Ketua DPR Puan Maharani bahwa DPR telah berkomitmen untuk menggelar Pemilu serentak pada 2024 dan menegaskan hingga kini tak ada lagi pembahasan terkait penundaan Pemilu.

“Sikap ini, penting bagi stabilitas politik menjelang pemilu, sebab memberikan kepastian politik karena sebelumnya Ketua Projo yang juga pembantu presiden menghidupkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98. Selasa (14/6/2022) malam.

Penundaan Pemilu, Hasanuddin menjelaskan, menjadi wacana serangkaian dengan perpanjangan.

“Ini jelas melanggar amanat rakyat dan reformasi 98 tentang pembatasan jabatan Presiden,” tegasnya.

Menurutnya perpanjangan masa jabatan Presiden akan melahirkan rezim otoriter dan tiran dan kultus individu

“Sebab perpanjangan akan melahirkan rezim otoriter dan tiran, serta kultus individu. Argumen perpanjangan sudah mengarah pada kultus individu terhadap Jokowi,” tuturnya.

Kata Hasanuddin, Ini mirip-mirip era soeharto atau era orde baru. Jangan sampai urusan desa malah jadi urusan politik.

“Ini mengacaukan, mirip-mirip era Soeharto jaman era orde baru. Jangan sampai urusan desa malah jadi urusan politik,” tukasnya.

SIAGA 98 berharap jajaran Kementerian bekerja dibidangnya sesuai mandat masing-masing.

“Kami berharap, pembantu Presiden lebih baik bekerja sesuai mandatnya sebagai pembantu pada urusan bidang pemerintahan kementeriannya,” tandasnya.***

Red/K.000