PK Ditolak MA, KPK akan Ambil Langkah Hukum Berikutnya untuk Jerat Syafruddin Tumenggung

KABARIKU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) KPK atas putusan kasasi MA terkait mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

Seperti diberitakan, dalam tingkat kasasi MA membebaskan Syafruddin Tumenggung dalam perkara dugaan korupsi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) pada sidang kasasi Juli 2019 lalu.

Atas putusan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengajukan PK pada 17 Desember lalu. Namun PK yang diajukan KPK dikembalikan pihak MA karena tak memenuhi persayaratan formil.

“Permohonan PK yang diajukan oleh Penuntut Umum pada KPK dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA, ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Senin (3/8/2020).

Terkait putusan MA tersebut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, KPK akan mempelajari dan mendalami putusan MA sebagai dasar untuk mengambil langkah hukum berikutnya.

“Setelah kami mempelajari dan mengkaji kembali putusan MA, KPK akan menentukan langkah hukum apa yang akan diambil berikutnya,” kata Ali Fikri, Senin (3/8/2020).
.
Ali menjelaskan, ada beberapa alasan dasar sehingga KPK mengajukan PK atas putusan kasasi MA. Di antaranya, kekhilafan hakim dalam putusan kasasi serta terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan.

Sementara itu, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan, permohonan PK yang diajukan KPK ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formil.

“Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil,” kata Andi Samsan.

Persyaratan formil yang dimaksud menurut Andi yakni pada Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, putusan MK No.33/PUU-XIV/2016, dan SEMA No. 04/2014. Pasal 263 Ayat (1) KUHAP berbunyi, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

“Berdasarkan hal tersebut maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat. Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut bertanggal 16 Juli 2020,” kata Andi.

Berdasarkan keterangan Andi, permohonan PK yang diajukan KPK ditolak sebelum sampai ke majelis hakim PK di MA.

Seperti diketahui, Syafruddin Arsyad Tumenggung merupakan terdakwa dalam kasus BLBI. Ia divonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Kemudian di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hukuman untuk Syafruddin diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 3 bulan kurungan.

Namun dalam tingkat kasasi di MA, Syafruddin dibebaskan.

Dalam sidang putusan kasasi pada Juli 2019, majelis hakim MA berbeda pendapat soal hukuman untuk Syafruddin. Ketua Majelis Hakim, Salman Luthan setuju Syafruddin divonis 15 tahun penjara karena perbuatannya mengandung unsur pidana.

Namun Hakim Anggota I, Rakan Chaniago menganggap perkara Syafruddin sebagai urusan perdata. Kemudian Hakim Anggota II, Mohammad Askin berpendapat kasus ini masuk ke ranah administrasi. Namun kemudian MA memberikan putusan Syafruddin bebas. (Has)