KABARIKU – Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas akurasi dan efektivitas penyaluran subsidi pupuk untuk para petani.
Penghargaan diberikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo disaksikan Presiden Joko Widodo dan para menteri serta pejabat negara lainnya, pada acara acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020, di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (26/8/2020).
KPK menilai, penyaluran pupuk yang dikelola Kementan mencapai akurasi dan efektivitas 94%. Hal itu bisa dilakukan atas kerjasama Kementan dengan Kementerian Dalam Negeri dalam memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK).
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, Kementan sebagai penyelenggara subsidi tani sudah mengedepankan prinsip pendataan berbasis NIK. Berdasarkan hasil pemadanan dengan data Dukcapil Kemendagri, data petani dan data pemberian subsidi pupuk sudah sesuai lebih dari 94 persen.
Mentan Syahrul Yasin Limpo mengucapkan terima kasih atas apresiasi KPK terhadap upaya kementeriannya terkait penyaluran pupuk bersubsidi untuk para petani.
“Ada 34 juta petani dengan 7,46 juta hektare sawah di sektor pertanian kita, belum termasuk ladang dan lahan lainnya. Semuanya menggunakan pupuk. Tentunya membutuhkan sistem pengelolaan pupuk yang harus terus kita sempurnakan,” ujar Syahrul.
Syahrul pun menyampaikan terima kasih kepeda Kemendagri yang telah mendukung penuh untuk memanfaatkan NIK dalam data penyaluran pupuk subsidi.
“Kita menggunakan NIK dengan bekerja sama Kemendagri. NIK itu penting bagi kita, sehingga berbagai hal seperti kesalahan dan tumpang tindih bisa kita hindarkan. Itulah yang membuat penyaluran pupuk subsidi kita bisa di atas 94 persen tepat sasaran,” ungkapnya.
Ditambahkan Syahrul, akurasi data merupakan hal terpenting dalam pengembangan sektor pertanian. Selain dalam penyaluran pupuk, data untuk untuk memprediksi waktu dan lokasi panen pun tak kalah penting.
“Kami tidak ingin sampai ada kesalahan implementasi, sehingga Kementan juga saat ini memiliki sistem data berbasis informasi teknologi (IT) yang bisa memprediksi waktu dan lokasi panen,” ujarnya.
Diketahui, KPK meluncurkan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dengan mengusung tema “Praktik Baik Pencegahan Korupsi”
Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo mengingatkan pencegahan korupsi harus dilakukan secara besar-besaran dengan tetap melanjutkan aksi penindakan yang tegas tanpa pandang bulu.
“Momentum krisis akibar pandemi Covid-19 harus dilihat sebagai momentum pembenahan dan membangun tata kelola dengan baik, cepat, produktif, efisien dan akuntable serta bebas dari korupsi,” ujarnya.
Presiden menegaskan, ada tiga agenda besar pada kegiatan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pertama, pembenahan regulasi nasional karena masih banyak yang tumpang tindih. Kedua, reformasi birokrasi harus terus dilakukan dengan melakukan penyederhanaan jenjang organisasi tanpa mengurangi pendapatan. Ketiga, penggalakkan budaya antikorupsi.
Selain pemanfaatan NIK dalam penyaluran pupuk bersubsidi oleh Kementan, KPK juga memberikan apresiasi terhadap beberapa program praktik baik pada acara tersebut, antara lain, penerapan E-Katalog dan Market Place dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di pemerintahan. Kemudian Keuangan Desa, Manajemen Anti Suap, Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha. Terakhir, Reformasi Birokrasi. (Has)
Discussion about this post