Jakarta, Kabariku – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait kasus yang menimpa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.
Di saat yang sama, pemerintah memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum.
“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras dalam upaya bersama memerangi tindak pidana korupsi,” ujar Mensesneg di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Sabtu (6/6/2026).
Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas). Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Meski demikian, pemerintah memastikan pergantian tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian Imipas,” kata Prasetyo.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah koordinasi agar seluruh layanan publik tetap berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo.
Komitmen tersebut, kata dia, terus ditekankan kepada seluruh jajaran kabinet dan aparatur negara melalui penguatan integritas, perbaikan tata kelola, serta peningkatan akuntabilitas di setiap instansi.
“Di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi,” tegas Prasetyo.
Pemerintah berharap seluruh proses hukum dapat berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.*
Baca juga :
Discussion about this post