Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) periode 2008-2017, Hendi Prio Santoso (HPS), sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi perjanjian jual-beli gas di lingkungan PGN tahun 2017-2021.
Hendi ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 1 hingga 20 Oktober 2025, usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025). Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Merah Putih.
“Penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2025,” ujar Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu didampingi Jubir Budi Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Rabu (1/10/2025).
Diduga Terima Komitmen Fee SGD 500.000
Dalam kasus ini, Hendi diduga menyalahgunakan kewenangannya selaku Dirut PGN untuk memuluskan kerja sama jual-beli gas dengan PT Inti Alasindo Energy (IAE).
Sebagai imbalan atas persetujuan kerja sama tersebut, Hendi disebut menerima komitmen fee sebesar SGD 500.000 dari Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama sekaligus pemilik saham mayoritas PT IAE.
Uang tersebut diberikan di kantor Hendi di Jakarta. Dari jumlah itu, Hendi kemudian menyerahkan USD 10.000 kepada Yugi Prayanto (YG) sebagai imbalan karena telah mempertemukannya dengan Arso.
“Setelah kesepakatan tersebut, Saudara AS memberikan komitmen fee sebesar SGD 500.000 kepada Saudara HPS di kantornya di Jakarta. Atas komitmen fee itu, Saudara HPS memberikan sebagian uang, sejumlah USD 10.000, kepada Saudara YG,” jelas Asep.
KPK sebelumnya telah menahan dua tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Danny Praditya (DP), mantan Direktur Komersial PGN periode 2016-2019, dan Iswan Ibrahim (ISW), mantan Direktur Utama PT Isargas periode 2011-2024 sekaligus Komisaris PT IAE periode 2006–2024. Penahanan keduanya dilakukan pada Jumat (11/4/2025).
Kronologi Kasus
Kasus ini bermula pada tahun 2017 ketika PT IAE, perusahaan distribusi gas di Jawa Timur, mengalami kesulitan keuangan. Iswan Ibrahim (ISW) meminta Arso Sadewo (AS) mencari peluang kerja sama dengan PGN agar distribusi gas tetap berjalan.
Salah satu opsi yang diajukan adalah kerja sama jual-beli gas melalui advance payment senilai USD 15 juta. Dalam prosesnya, AS bertemu Hendi melalui perantara Yugi Prayanto (YG) untuk membahas pengkondisian agar PGN menyetujui pembelian gas bumi dari PT IAE.
AS, ISW, dan DP kemudian mengadakan pertemuan guna menyepakati rencana kerja sama tersebut. Setelah kesepakatan tercapai, AS menyerahkan komitmen fee kepada Hendi sebagai bentuk imbalan.
Atas perbuatannya, Hendi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post