Gandeng Perguruan Tinggi, Kemen PKP Perkuat Penyaluran FLPP dan KPP

 
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperluas strategi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan menggandeng perguruan tinggi.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, bahwa kalangan akademisi memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem perumahan nasional, baik sebagai penerima manfaat maupun mitra strategis dalam riset dan pengembangan kebijakan

“Perguruan tinggi bukan hanya tempat belajar dan mengajar, tetapi juga pusat pemikiran dan inovasi. Kolaborasi dengan UI hari ini menjadi bukti nyata bahwa program perumahan dapat diperkuat melalui masukan akademis sekaligus menyasar pegawai dan tenaga pendukung universitas yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Dirjen Sri Haryati dalam acara Sosialisasi Program Perumahan Kredit Bersubsidi di Kampus UI Depok.

Ia menjelaskan, selain menyalurkan rumah subsidi bagi pegawai UI, kerja sama ini juga membuka ruang bagi alumni, mitra, dan pelaku UMKM binaan universitas untuk ikut terlibat dalam ekosistem pembangunan perumahan. “Kami melihat bahwa dunia pendidikan memiliki stakeholder yang luas, mulai dari pengembang, kontraktor, hingga UMKM. Kehadiran mereka sangat relevan untuk mendukung keberlanjutan program FLPP dan KPP,” tambah Dirjen Sri.

Menurut Dirjen Sri, pemerintah ingin memastikan bahwa program perumahan tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, melainkan dilanjutkan dengan monitoring dan tindak lanjut konkret bersama pihak universitas. “Dengan dukungan Rektor dan jajaran UI, kami berharap penyaluran FLPP dan KPP dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberi masukan berharga bagi penyempurnaan kebijakan perumahan ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Universitas Indonesia, Ahmad Gamal, menekankan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan semangat universitas untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

“Bagi kami, kesejahteraan pegawai adalah bagian penting dari program universitas. Menaikkan gaji semua pegawai tentu butuh kemampuan fiskal yang besar, sehingga salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membantu pegawai mendapatkan akses hunian layak melalui FLPP,” kata Gamal.

Seringkali menurut Gamal, banyak pegawai yang belum tahu bahwa ada pengembang rumah subsidi yang lokasinya dekat dari kampus, atau bahwa mereka bisa mendapat subsidi bunga dari pemerintah. “Dengan cicilan yang lebih ringan, di bawah Rp1,5 juta per bulan, pegawai akan lebih memilih membeli rumah dibanding terus mengontrak,” jelasnya. ***