Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook

Jakarta, Kabariku – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.

“Dari hasil pendalaman dan alat bukti yang ada, pada sore ini telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kapuspen Kejagung Anang Supriatna dalam konferensi pers di kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025).

Penetapan tersangka dilakukan setelah Nadiem menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebagai saksi pada Kamis pagi. Sebelumnya, ia telah diperiksa Kejagung pada 23 Juni dan 15 Juli 2025.

Untuk kepentingan penyidikan, Nadiem akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Modus Korupsi Pengadaan Laptop Rp9,3 Triliun

Kasus ini terkait pengadaan 1,2 juta unit laptop Chromebook untuk sekolah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan total anggaran Rp9,3 triliun. Program berjalan selama periode 2019-2022.

Dalam proses penyidikan, Kejagung mendalami keuntungan yang diduga diterima Nadiem serta mekanisme pengadaan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo mengungkapkan, praktik korupsi bermula pada Februari 2020.

“NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia membahas program Google for Education dengan menggunakan Chromebook,” ungkap Nurcahyo.

Produk yang dibahas termasuk Chrome OS dan Chrome Device Management (CDM) untuk mendukung program pengadaan perangkat TIK di Kemendikbudristek.

Fakta Pertemuan dan Rapat Tertutup

Dalam penyidikan terungkap, Nadiem mengundang pejabat Kemendikbudristek dan staf khusus dalam rapat tertutup pada 6 Mei 2020.

Pertemuan dilakukan secara online dengan aturan peserta wajib menggunakan headset untuk menjaga kerahasiaan.

“Mewajibkan para peserta dalam menggunakan handset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM,” kata Nurcahyo.

Padahal, uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 dinyatakan gagal karena tidak sesuai untuk sekolah di wilayah 3T. Namun, Nadiem tetap memerintahkan pengadaan menggunakan Chromebook.

Sebelum menetapkan Nadiem, Kejagung telah menahan empat tersangka, yakni: Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek 2020-2021; Sri Wahyuningsih, Direktur SD Kemendikbudristek 2020-2021; Jurist Tan, mantan Staf Khusus Mendikbudristek; dan Ibrahim Arief, mantan Konsultan Teknologi Kemendikbudristek.

Negara diduga mengalami kerugian Rp1,98 triliun, terdiri dari mark up harga laptop Rp1,5 triliun dan kerugian pengadaan software (CDM) Rp480 miliar.

Nadiem diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

“Penyidikan akan terus kami dalami, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati hasil kejahatan ini,” pungkas Anang.***

Baca juga :