Jakarta, Kabariku- Baru-baru ini The Economist Intelligence Unit (EIU) dan V-Dem Institute telah merilis penilaian praktik demokrasi di berbagai penjuru dunia untuk tahun 2022.
Dalam rilis tersebut, EIU menempatkan Indonesia dalam kategori negara demokrasi belum
sempurna (Flawed Democracy). Sedangkan V-Dem Institute meletakkan Indonesia dalam kategori demokrasi elektoral (Electoral Democracy).
Apa makna rilis EIU dan V-Dem Institut tersebut bagi Indonesia, dan bagaimana sebenarnya kondisi demokrasi di Indonesia? Berikut pandangan Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani terhadap rilis kedua lembaga tersebut.
Kabariku (K): Apa makna rilis EIU dan V-Dem Institut bagi Indonesia?
Jaleswari Pramodhawardani (JP) : Penilaian lembaga pemeringkat demokrasi tersebut menjadi referensi penting bagi Pemerintah untuk terus memperbaiki praktik demokrasi di Indonesia. Sifat penilaian yang komparatif antar negara menjadikan kita memahami pada posisi seperti apa demokrasi di Indonesia relatif dengan negara-negara lain.
K : Negara-negara mana saja yang dinilai mengalami kemunduran dalam kehidupan demokrasi saat ini?
JP : V-Dem Institute menilai kondisi demokrasi global saat ini mengalami kemunduran
yang dramatis, seperti praktik demokrasi di tahun 1986. Indeks demokrasi pada beberapa wilayah regional mengalami penurunan. Wilayah Amerika Latin dan Karibia serta wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, mengalami penurunan yang drastis, dengan penyusutan indeks yang cukup besar.
K : Bagaimana kondisi Indonesia di tengah situasi seperti itu?
JP : Di tengah situasi tersebut, demokrasi Indonesia tetap kokoh dan tidak turut jatuh
pada situasi yang memburuk. Skor demokrasi Indonesia tahun 2022 tidak bergeser dari tahun sebelumnya, yaitu 6,71 (EIU).
Indonesia memiliki modal demokrasi yang baik sebagaimana terlihat pada kategori proses elektoral dan pluralisme, fungsi lembaga pemerintahan, dan partisipasi politik.
K: Apa yang perlu diperbaiki oleh Indonesia?
JP: Ke depan, Indonesia penting untuk mendorong perbaikan budaya politik.
K: Indonesia menghadapi agenda besar demokrasi, yaitu Pemilu 2024. Bagaimana menurut Anda?
JP. Ya, agenda besar demokrasi terdekat di Indonesia adalah Pemilu 2024 yang tahapannya sedang berjalan. Pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi perisai pelindung terkuat (strongest iron dome) untuk pembangunan demokrasi di Indonesia. Sebab, pemilu merupakan agenda yang kompleks.
Pemilu selain merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, juga mengandung elemen kebebasan berpendapat, hak-hak politik, dan budaya politik. Oleh karena itu, Pemilu dipastikan berjalan secara reguler sebagaimana amanat konstitusi.
Peserta pemilu diharapkan berkontestasi secara sehat dan seluruh komponen bangsa harus bahu-membahu memastikan perhelatan Pemilu 2024 diselenggarakan dengan aman, lancar, dan Jurdil.***
Discussion about this post