Jakarta, Kabariku – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa sepeda motor listrik yang dianggarkan pada 2025 untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kini belum didistribusikan secara resmi.
Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya video di media sosial yang menampilkan sejumlah motor berlogo BGN, yang memicu spekulasi publik terkait pengadaan kendaraan tersebut.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG, tetapi motor tersebut belum dibagikan,” kata Dadan, dikutip Rabu (8/4/2026).
Dadan menjelaskan, motor listrik yang telah tersedia saat ini masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan. Ia menambahkan, realisasi pengadaan dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.
Terkait kabar yang beredar luas mengenai jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit, Dadan memastikan informasi tersebut tidak benar.
“Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025,” ujarnya.
Menurutnya, ribuan motor listrik tersebut disiapkan sebagai kendaraan operasional guna menunjang mobilitas petugas di lapangan, khususnya Kepala SPPG dalam menjalankan tugas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Motor ini diperuntukkan sebagai kendaraan operasional guna menunjang mobilitas petugas di lapangan,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial.
Dadan menekankan bahwa pengadaan kendaraan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, kebijakan penyediaan kendaraan operasional ini disebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong peningkatan mobilitas petugas lapangan, termasuk penyuluh seperti Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
“BGN mengimbau masyarakat untuk cermat menerima informasi, terutama yang beredar di media sosial tanpa verifikasi resmi,” tutup Kepala BGN.
Sebelumnya, konten visual yang beredar di media sosial memperlihatkan motor listrik berlogo BGN dalam kondisi terbungkus plastik. Namun, keaslian dan konteks video tersebut belum dapat dipastikan, sehingga publik diminta tidak langsung menyebarluaskan informasi tanpa konfirmasi resmi.
Di sisi lain, laporan organisasi nirlaba Project Multatuli pada pertengahan Maret 2026 turut menyoroti pengadaan motor listrik untuk program MBG. Dalam laporan tersebut disebutkan nilai pengadaan mencapai Rp1,39 triliun pada 2025, dengan motor disebut berasal dari merek Emmo Mobility.
Laporan itu juga mengungkap bahwa motor dibeli dari PT Yasa Artha Trimanunggal, perusahaan yang disebut baru berdiri pada 2025, serta beralamat sama dengan perusahaan sepeda motor lain, PT Kaisar Motorindo Industri.
Selain itu, disebutkan pula bahwa hak paten desain motor didaftarkan pada 17 Oktober 2025, atau tiga hari setelah proses pembelian yang tercatat pada 14 Oktober 2025.
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan pihaknya akan memanggil BGN untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait pengadaan ribuan motor listrik bagi Kepala SPPG.*
Discussion about this post