Kejari Kabupaten Tangerang OTT Oknum LSM Peras Kades di Legok Rp 25 Juta untuk Tutup Kasus

Kabupaten Tangerang,Kabariku.com– Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menangkap tangan seorang oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berinisial WJ yang diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.

WJ diduga meminta uang sebesar Rp25 juta kepada para kepala desa dengan dalih dapat menghentikan atau menutup laporan pengaduan yang sebelumnya dilayangkan ke Kejari Kabupaten Tangerang.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo, mengatakan tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen institusinya dalam menjaga integritas penegakan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan nama Kejaksaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kasus ini bermula pada 2 Juli 2026 ketika salah seorang kepala desa melaporkan adanya permintaan uang dari WJ. Menindaklanjuti laporan itu, Kajari menerbitkan surat perintah tugas kepada Tim Intelijen untuk melakukan penyelidikan.

Setelah sempat menunda pertemuan, pelaku akhirnya bertemu dengan para kepala desa pada Senin, 6 Juli 2026, di salah satu kantor desa di Kecamatan Legok. Dalam pertemuan tersebut, pelapor menyerahkan uang tunai sebesar Rp15 juta sebagai bagian dari permintaan pelaku.

Tak lama setelah uang diterima, Tim Intelijen Kejari langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan mengamankan WJ di lokasi sekitar pukul 14.20 WIB.

Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai Rp15 juta, satu unit telepon genggam, satu unit mobil, dokumen laporan pengaduan beserta bukti penerimaan di PTSP Kejari Kabupaten Tangerang, serta rekaman percakapan antara pelaku dan pelapor.

Setelah menjalani pemeriksaan awal di Kejari Kabupaten Tangerang, WJ selanjutnya diserahkan kepada Polres Tangerang Selatan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kejari Kabupaten Tangerang menegaskan tidak akan mentoleransi siapa pun yang mencatut nama institusi untuk melakukan intimidasi maupun pemerasan terhadap masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa.