Jakarta, Kabariku— Satu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion dalam sidang vonis eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan dua terdakwa lainnya.
Pada persidangan ini, majelis hakim anggota 4 Mulyono mempunyai pendapat berbeda dalam unsur adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang tidak terpenuhi dan tidak terbukti didapatkan oleh terdakwa, maupun jaksa penuntut umum (JPU).
“Perbedaan pendapat terkait pertimbangan hukum dari unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang meragukan, tidak meyakinkan, dan tidak nyata dan pasti, yang berakibat bagi para terdakwa dalam kasus dugaan TPK (tindak pidana korupsi -red) tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS tahun 2018-2023,” terang Hakim Mulyono, Kamis (26/2/2026).
Hakim Mulyono meragukan prosedur, jumlah, dan kualitas perhitungan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam kasus ini.
Menurutnya, bisnis perdagangan minyak internasional sangat kompleks dan sebab akibat perbuatan para terdakwa perlu diperhitungkan secara jeli untuk mencari unsur melawan hukum di dalamnya.
“Perlu diingat, dikaitkan dengan asas yang mendasar dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan yang berarti seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa kesalahan atau niat jahat, mens rea, dalam dirinya,” tuturnya.
Hakim Mulyono berpendapat, seseorang baru dapat dikenakan hukuman ketika perbuatan melawan hukum yang dilakukannya mengandung hubungan batin atau ada unsur kesalahan.
“Kalau adanya kerugian negara itu bagai buah yang busuk, apakah pohon yang menghasilkan juga mengandung kebusukan juga? Apakah adanya kerugian BUMN atau kerugian keuangan negara itu akibat dari perbuatan melawan hukum? Tidak selalu begitu,” kata Mulyono.
Untuk itu, kata Hakim Mulyono, JPU masih perlu meyakinkan majelis hakim terkait ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dan kaitan dengan kerugian keuangan negara.
Ia mengatakan, audit terkait dugaan kerugian negara pada BUMN dengan prosedur bisnis yang kompleks perlu dilakukan sebelum penyidikan dilakukan.
“Audit atas dugaan kerugian negara pada BUMN dengan bisnis proses yang kompleks, berteknologi tinggi dan terkait bisnis internasional seperti dalam kasus ini, agar dilakukan dengan prosedur, metodologi audit yang tepat dan independensi yang tinggi, yaitu sebelum dilakukan penyidikan oleh penyidik,” tuturnya.
Langkah audit seperti itu, untuk memastikan independensi dan kemandirian para auditor agar tidak dapat dipengaruhi oleh penyidik.
Dalam perkara ini, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dan Maya Kusmaya selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga divonis masing-masing 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari.
Sementara, mantan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne (EC) dihukum pidana 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari.
Meski terbukti bersalah, majelis hakim telah membebaskan Riva Siahaan dkk dari hukuman membayar uang pengganti. Sebab, hakim meyakini bahwa ketiga terdakwa tidak mendapatkan atau menikmati uang hasil korupsi dalam perkara tersebut.
Atas putusan tersebut, ketiga terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Discussion about this post