Program MBG Dinilai Investasi Jangka Panjang, Himpunan Mitra Dapur Minta Pengawasan dan Aturan Diperkuat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar program pemenuhan kebutuhan pangan bagi pelajar, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Indonesia pada 2045. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta menjalankan program dengan mengedepankan amanah, profesionalisme, dan integritas.
Sekretaris Jenderal Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, Yusup Supriadi, mengatakan tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang baik sebagai bekal pembangunan sumber daya manusia di masa depan.
“Program ini adalah investasi untuk anak-anak dan cucu kita. Semua yang terlibat harus memiliki niat menjaga amanah tersebut agar tujuan menciptakan generasi emas 2045 benar-benar tercapai,” ujarnya.
Menurut Yusup, karena MBG merupakan program baru, berbagai penyesuaian masih diperlukan. Ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) segera memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah memperoleh pendampingan, pembinaan, serta pengawasan yang lebih optimal.
Selain meningkatkan kualitas gizi anak, MBG juga dinilai mampu membentuk pola hidup baru di masyarakat. Anak-anak mulai memahami pentingnya makanan bergizi seimbang, sementara para relawan dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan pengetahuan mengenai standar kebersihan, sanitasi, disiplin kerja, hingga keamanan pangan.
“Program ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan ekonomi sehingga bisa memperoleh penghasilan melalui SPPG,” katanya.
Yusup menambahkan, dampak lain yang diharapkan adalah tumbuhnya ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM sebagai pemasok bahan pangan. Namun ia mengingatkan agar ekosistem tersebut tidak dikuasai segelintir pihak.
Ia menilai rantai distribusi bahan pangan harus dibuat sesingkat mungkin agar kualitas tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan akibat banyaknya perantara.
“Jangan sampai muncul oligarki baru dalam penyediaan bahan baku. Sebaiknya peternak atau produsen bisa langsung memasok ke SPPG sehingga kualitas tetap baik dan harga tetap wajar,” ujarnya.
Yusup juga meminta BGN membangun sistem pengawasan digital yang mampu meminimalkan praktik permainan harga maupun intervensi dari oknum tertentu. Menurutnya, kualitas bahan pangan harus menjadi prioritas utama agar kasus makanan bermasalah yang sempat terjadi tidak kembali terulang.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta menyusun standar harga dan spesifikasi bahan pangan secara lebih rinci, mulai dari jenis buah, ukuran, kualitas, hingga klasifikasi daging ayam. Langkah tersebut dinilai penting sebagai acuan pengadaan sekaligus memudahkan pengawasan.
Selain itu, ia mendorong Kementerian Pertanian dan dinas terkait meningkatkan produksi buah lokal agar kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari hasil pertanian dalam negeri.
Yusup menegaskan bahwa penyedia SPPG pada dasarnya siap memenuhi berbagai peningkatan standar yang ditetapkan pemerintah, termasuk sertifikasi keamanan pangan. Namun, ia berharap pelaksana di lapangan tidak dibebani intervensi yang tidak perlu sehingga dapat fokus memberikan pelayanan terbaik bagi para penerima manfaat.
“Silakan kontrol kualitas menu, kebersihan, dan bahan bakunya. Tetapi jangan sampai penyedia SPPG mendapat tekanan yang justru mengganggu pelayanan. Jika semua bekerja sesuai aturan dan niatnya untuk melayani anak-anak, maka program MBG akan berjalan dengan baik,” pungkasnya.***