Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil kajian kebijakan penugasan khusus PT Pertamina (Persero) untuk pembelian dan investasi energi dari Amerika Serikat (AS) dalam kerangka Perdagangan Resiprokal Indonesia–AS.
Kajian tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kebijakan strategis negara berjalan akuntabel, memiliki kepastian hukum, dan melindungi keuangan negara.
Paparan disampaikan dalam rapat koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1/2026), yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
KPK Petakan Risiko Sejak Tahap Perencanaan
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, KPK menjalankan fungsi monitoring dengan memetakan potensi risiko korupsi sejak tahap awal perencanaan kebijakan.
Hal ini penting, terutama di tengah rencana pemerintah membuka ruang pembelian energi dari perusahaan AS, termasuk LPG, minyak mentah, dan bensin.
Menurut Setyo, kebijakan tersebut tergolong extraordinary policy karena menyangkut nilai transaksi besar dan kepentingan strategis nasional.
Landasan Hukum Dinilai Belum Mengikat
Hasil kajian KPK menemukan bahwa kebijakan penugasan khusus Pertamina masih bertumpu pada joint statement antarnegara, tanpa didukung landasan hukum operasional yang mengikat.
Selain itu, belum terdapat perencanaan penugasan yang komprehensif, termasuk kejelasan perjanjian tarif resiprokal dalam kerangka perdagangan Indonesia-AS.
“Tanpa instrumen hukum yang kuat dan kejelasan tarif resiprokal, risiko korupsi dan ketidakpastian hukum di sektor energi menjadi ancaman nyata bagi keuangan negara,” ujar Setyo.
Pembatasan Pemasok Dinilai Hambat Persaingan Sehat
Melalui metode Corruption Risk Assessment (CRA), KPK juga menyoroti sejumlah celah dalam Rancangan Peraturan Presiden (RaPerpres) yang tengah disiapkan pemerintah.
Pelaksana Harian Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Herda Helmijaya, menilai pembatasan pemasok minyak mentah yang hanya dibuka bagi pemegang nota kesepahaman dengan Pertamina berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat.
“Ini berisiko membunuh persaingan dan menciptakan perlakuan istimewa, sehingga rawan kolusi harga,” kata Herda.
Indikator Keberhasilan Belum Terukur
KPK juga menilai indikator keberhasilan penugasan impor dan investasi energi dari AS belum dirumuskan secara terukur.
Nilai impor energi sebesar 15 miliar dolar AS yang tercantum dalam joint statement perlu dilengkapi dengan kriteria capaian yang jelas, mengingat neraca perdagangan umumnya dihitung secara tahunan.
“Saat ini negosiasi tarif antara Indonesia dan AS masih berlangsung. Jika telah disepakati, pemerintah akan menindaklanjutinya melalui penerbitan aturan turunan, baik PP maupun Perpres,” jelas Herda.
Pembentukan Satgas Berpotensi Perluas Diskresi
Selain itu, KPK mencermati rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) pendukung penugasan yang berpotensi melemahkan akuntabilitas dan memperluas ruang diskresi apabila tidak disertai kerangka pengambilan keputusan yang objektif dan terdokumentasi sejak awal.
Di sisi lain, ketentuan spesifikasi produk dan mekanisme subsidi dalam RaPerpres dinilai belum sepenuhnya selaras dengan regulasi yang berlaku, sehingga memerlukan kajian komprehensif berbasis cost-benefit analysis (CBA).
KPK Sampaikan Rekomendasi sebagai Early Warning
Sebagai bagian dari early warning system, KPK menekankan perlunya penguatan dasar hukum penugasan melalui joint agreement yang mengikat, kejelasan indikator dan mekanisme evaluasi, peninjauan ulang pembentukan Satgas, penyusunan kajian CBA terkait spesifikasi dan harga energi, serta penyempurnaan ketentuan pengadaan minyak mentah agar tetap menjamin persaingan usaha yang sehat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kebijakan pembelian dan investasi energi dari AS merupakan kompensasi atas defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia.
Kondisi tersebut selama ini berdampak pada pengenaan tarif masuk lebih dari 32 persen yang kemudian diturunkan menjadi 19 persen.
Kompensasi dalam joint statement kedua presiden meliputi pembelian produk energi dan gas sekitar 15 miliar dolar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, serta pengadaan pesawat sipil yang disepakati Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
“AS merupakan mitra strategis Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi global sekaligus produsen utama energi dan listrik, dengan kepentingan ekonomi signifikan di Tanah Air,” tutur Airlangga.
Pertamina Siap Jalankan Penugasan
Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan kesiapan perseroan menindaklanjuti penugasan pemerintah di sektor energi.
Ia juga menegaskan pentingnya strategi jangka panjang melalui kepemilikan saham dan keterlibatan working interest guna meredam fluktuasi harga minyak global serta memastikan manfaat ekonomi berkelanjutan dan ketahanan energi nasional.***
Discussion about this post