Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan lima orang sebagai tersangka dari perkembangan penyidikan perkara dugaan korupsi pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Dalam konferensi pers, Plh Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Budi Sukmo didamping Jubir Tessa Mahardika Sugiarto, disebutkan lima orang tersebut, dua berasal dari LPEI dan empat lainnya dari PT Petro Energy (PE) selaku debitur.
“KPK telah menetapkan lima orang tersangka terhadap dugaan tindak bidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh LPEI khususnya kepada PT PE,” kata Budi Sukmo di Gedung Merah Putih KPK, Senin (03/03/2025).
Budi Sukmo menelaskan, penetapan Tersangka ini berdasarkan proses penyelidikan yang telang dimulai sejak Maret 2024.
Kemudian penetapan tersangka ini, berdasarkan keputusan Pimpinan nomor 308 dan Sprindik nomor 08 tanggal 20 Februari 2025.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelimanya adalah Direktur Pelaksana I LPEI, Dwi Wahyudi; Direktur Pelaksana IV LPEI, Arif Setiawan.
Kemudian dari pihak PT PE yakni Jimmy Masrin, pemilik PT PE; Newin Nugroho selaku Dirut dan Susy Mira Dewi Sugiarta, Direktur Keuangan.
Untuk diketahui, KPK saat ini baru sekadar merilis pengumuman tersangka dan belum dilakukan penahanan.
Dimana pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 (sebelas) Debitur ini, berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dengan total mencapai Rp11,7 triliun.
“Saat ini kami akan menjelaskan khususnya terkait pemberian PT PE, dimana dalam penyidikan ditemukan berbagai perbuatan melawan hukum dari kedua belah pihak,” ungkapnya.
Konstruksi Perkara
Diduga telah terjadi benturan kepentingan (CoI) antara Direktur LPEI dengan Debitur (PT PE) dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit.
“Bahwa PT PE ini menerima kredit dari LPEI sejak Oktober 2015, kurang lebih $USD 60 juta atau setara 900 Miliar Rupiah,” terangnya.
Dari jumlah tersebut, dibagi menjadi 3 termin, yaitu; pada kredit pertama 2 Oktober 2015, sebesar Rp297 Miliar, kemudian diTop-Up lagi pada 19 Februari 2016 sebesar Rp400 Miliar, dan pada 14 September 2017 sebesar Rp200 Miliar.
Pemberian kredit ini menjadi masalah lantaran ditemukan perbuatan melawan hukum.
“Singkatnya pendapatan dia itu lebih kecil daripada tanggungan yang harus ditanggung kepada LPEI,” ujarnya.
Kemudian, Direksi LPEI tidak melakukan inspeksi terhadap jaminan atau agunan yang diberikan pada saat PT PE ini melakukan atau mengajukan proposal kredit.
PT PE juga membuat dokumen kontrak palsu yang kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan kredit ke LPEI.
Budi melanjutkan, pihaknya bersama BPKP telah menghitung kerugian negara akibat lasus tersebut.
“Dinyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang sampai saat ini dihitung kurang lebih 60 Juta USD dikhusus untuk PT PE, sedangkan dari lainnya masih proses penyidikan,” pungkasnya. (Boelan/Ican)
Discussion about this post