Optimalisasi Pengawasan Internal di Kementerian PKP, Kasatgas Korsup KPK Dilantik sebagai Inspektur Bidang Investigasi

Jakarta, Kabariku – Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Priyanto, resmi dilantik sebagai Inspektur Bidang Investigasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Kamis (30/01/2025).

Penugasan ini menjadi langkah strategis bagi KPK dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian PKP.

Selain itu, hal ini juga mencerminkan praktik baik dalam upaya optimalisasi pengawasan internal guna menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

Melansir lama resmi KPK, penempatan Agus Priyanto ke posisi tersebut sejalan dengan pengalamannya di Kedeputian Korsup KPK, sehingga diharapkan dapat membawa kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan di Kementerian PKP.

Selama ini, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), KPK selalu menjalin sinergi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Adapun sebagai tolok ukurnya terpotret dalam hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) ataupun skor Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam penilaian MCP terdapat 8 fokus area yang menjadi perhatian KPK. Salah satunya terkait Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

KPK berkoordinasi dengan Inspektorat di lingkungan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem pengawasan, mengidentifikasi celah korupsi, serta mendorong reformasi birokrasi.

KPK juga mengawasi perihal penertiban aset dan pengadaan barang/jasa.

Sementara Kementerian PKP merupakan lembaga baru negara, hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berdasar Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024.

Sebagai lembaga baru negara, sudah menjadi kewajiban bagi Kementerian PKP untuk mengelola aset maupun pengadaan barang/jasa secara mandiri.

Menilik dua tahun terakhir (2023 & 2024), skor SPI Kementerian PUPR beranjak naik. Skor SPI Kementerian PUPR tahun 2023 adalah 74,2, sementara skor 2024 sebesar 79,54.

Namun demikian, penilaian dari dimensi internal memperlihatkan skor penurunan, misalnya pada 2024 komponen pengelolaan barang dan jasa (66,86), yang pada 2023 mendapat skor 90,27; dan integritas dalam pelaksanaan tugas Integritas (77,5), yang sebelumnya pada 2023 mendapat nilai 85,16.

Meski begitu, catatan baik Kementerian PUPR terlihat pada dimensi eksternal, yang juga menjadi responden SPI. Pada 2024, pihak eksternal memberi penilaian sebesar 98,02 terkait integritas pegawai.

Sedangkan aspek transparansi dan keadilan layanan mendapat nilai 86,46, serta aspek upaya pencegahan korupsi  mendapat nilai 90,08.

Nilai tersebut mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun 2023; integritas pegawai  (97,15),  transparansi dan keadilan layanan  (84,18), dan upaya pencegahan korupsi (86,2).

Dalam kesempatan ini, Kementerian PKP total melantik pejabat eselon II, III, dan IV yang terdiri atas 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Ketua Dewan Pengawas KPK Gusrizal, Sekretariat Jenderal KPK Cahya H. Harefa, Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK Zuraida Retno Pamungkas.***