Jakarta, Kabariku – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan pengembangan kawasan transmigrasi harus dibangun di atas tata kelola yang baik, perencanaan berbasis data, serta sistem pencegahan korupsi yang kuat agar mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Pesan tersebut disampaikan Setyo saat memberikan pembekalan kepada Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Tahun 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Sebanyak 1.476 Patriot Muda yang dibentuk Kementerian Transmigrasi akan diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia untuk membantu percepatan pembangunan melalui pendekatan ilmiah, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Setyo, besarnya potensi kawasan transmigrasi hanya dapat dimaksimalkan apabila didukung perencanaan yang matang sesuai kebutuhan masyarakat dan karakteristik masing-masing wilayah.
Selain itu, transparansi anggaran, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) sesuai ketentuan, serta pengawasan yang efektif menjadi faktor penting agar pembangunan berjalan berkelanjutan.
Ia menekankan penguatan tata kelola dan upaya pencegahan korupsi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh tahapan pembangunan kawasan transmigrasi.
“Keterlibatan SDM dari berbagai disiplin ilmu juga dapat memperkaya perspektif dalam merespons kompleksitas tantangan pembangunan kawasan transmigrasi,” kata Setyo.
Setyo menjelaskan setiap kawasan transmigrasi memiliki karakteristik, tantangan, dan persoalan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang kontekstual.
Karena itu, sebanyak 246 tim multidisiplin diharapkan mampu menyusun solusi komprehensif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, kondisi sosial masyarakat, karakteristik wilayah, hingga aspek keberlanjutan lingkungan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi melibatkan rangkaian proses yang panjang, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset, hingga pelayanan publik.
Seluruh tahapan tersebut memiliki potensi risiko penyimpangan apabila tidak diawasi dengan baik.
“Risiko korupsi perlu dikenali dan dimitigasi sejak tahap perencanaan, sehingga pembangunan tidak hanya tepat sasaran, tapi transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Integritas Jadi Fondasi Pembangunan
Setyo juga menyoroti pentingnya penguatan integritas dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Mengacu pada data Transparency International Indonesia (TII), skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 berada di angka 34 dari 100 atau menempati peringkat 109 dari 180 negara.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa reformasi tata kelola sektor publik masih membutuhkan perhatian serius.
“KPK memandang kolaborasi melalui TEP 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi yang berbasis pengetahuan sekaligus menjunjung tinggi integritas,” ujarnya.
KPK berharap hasil riset dan kajian yang disusun para Patriot Muda tidak berhenti sebagai dokumen rekomendasi, melainkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Selain memetakan potensi ekonomi dan sumber daya kawasan transmigrasi, para peserta juga diharapkan mampu membangun ekosistem pembangunan yang berbasis data, kebutuhan masyarakat, dan prinsip integritas sehingga ruang terjadinya manipulasi kebijakan dapat diminimalkan.
Kementrans Dorong Transmigrasi Jadi Pusat Pertumbuhan Baru
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas pemerataan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, kata Iftitah, penguatan tata kelola, transparansi, dan integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap program pembangunan.
“Patriot Muda diharapkan berperan membangun ekosistem transmigrasi inovatif, inklusif, dan berintegritas. Kawasan transmigrasi perlu dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan kawasan transmigrasi membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan, membaca potensi lokal, serta menghasilkan inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Iftitah, pengembangan kawasan transmigrasi juga diharapkan berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 hingga 6 persen pada 2027 sebagai tahapan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
246 Tim Bertugas di 53 Kawasan Transmigrasi
Sebagai informasi, Tim Ekspedisi Patriot 2026 terdiri atas 1.476 peserta yang terbagi ke dalam 246 tim dan akan bertugas di 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
Mereka akan memetakan potensi daerah, mengidentifikasi berbagai tantangan pembangunan, serta menyusun rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan untuk mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.*
Discussion about this post