Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono mengunjungi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Bulaksumur, Yogyakarta, Kamis (30/7/2026). Foto: Dok. KSP.
Yogyakarta, Kabariku – Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan tinggi yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut disampaikan Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono, saat mengunjungi Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, Kamis (30/7/2026).
Kunjungan kerja itu dilakukan di sela rangkaian Forum U25 Leaders Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) 2026. Dalam kesempatan tersebut, Budi Pramono berdialog dengan pengelola ULD dan sejumlah mahasiswa penyandang disabilitas guna menyerap aspirasi sekaligus melihat langsung implementasi layanan pendampingan serta penyediaan akomodasi yang layak di lingkungan kampus.
Mewakili Kepala Staf Kepresidenan, Budi Pramono menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dilakukan UGM dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif.
Menurutnya, keberhasilan perguruan tinggi tidak semata diukur dari prestasi akademik maupun reputasi institusi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan setara bagi seluruh mahasiswa.
“Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan perguruan tinggi dalam membangun lingkungan belajar yang sehat, aman, dan inklusif. Dari lingkungan seperti itulah akan lahir sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berkarakter,” ujar Budi Pramono.
Ia menambahkan, penguatan kampus inklusif sejalan dengan agenda pembangunan nasional, termasuk target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan SDG 10 mengenai Berkurangnya Kesenjangan. Upaya tersebut juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023.
Budi Pramono menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat keterbatasan fisik maupun perbedaan latar belakang.
“Tidak boleh ada talenta yang tertinggal karena disabilitas. Tidak boleh ada mahasiswa yang kehilangan masa depannya karena kekerasan. Dan tidak boleh ada anak bangsa yang kehilangan kesempatan hanya karena perbedaan latar belakang,” tegasnya.
Sebagai salah satu pelopor kampus inklusif di Indonesia, UGM hingga Juli 2026 tercatat memiliki 90 mahasiswa penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan pada berbagai jenjang.
Rinciannya meliputi tiga mahasiswa program D4, 49 mahasiswa S1, 27 mahasiswa S2, dan 11 mahasiswa S3.Adapun ragam disabilitas yang mendapatkan layanan terdiri atas 40 mahasiswa penyandang disabilitas mental, 27 disabilitas fisik, 14 disabilitas netra, delapan disabilitas rungu atau tuli, serta satu mahasiswa dengan disabilitas ganda.
ULD UGM dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor UGM Nomor 19 Tahun 2024 dan berada di bawah Kluster Wellbeing Center pada Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu. Unit tersebut memberikan layanan secara menyeluruh, mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru, asesmen kebutuhan, pendampingan selama perkuliahan dan praktikum, pelaksanaan KKN maupun magang, penyelesaian tugas akhir, hingga proses wisuda.
Melalui kunjungan ini, Kantor Staf Presiden berharap perguruan tinggi negeri berbadan hukum dapat terus menjadi contoh dalam memperkuat aksesibilitas, kesetaraan hak, serta kualitas layanan pendidikan bagi seluruh mahasiswa sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber: Siaran Pers Kantor Staf Presiden (KSP).
Discussion about this post