Ketidakhadiran di Sidang Perdana Praperadilan Hasto Kristiyanto, Ini Penjelasan KPK

Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Tim Biro Hukum masih mempersiapkan materi sehingga tidak menghadiri sidang perdana praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap dan upaya perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyampaikan bahwa Tim Biro Hukum KPK telah mengirimkan surat kepada pihak Pengadilan untuk meminta penundaan jadwal sidang tersebut.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Biro Hukum KPK telah mengajukan penundaan sidang Praperadilan ke Pengadilan karena masih harus menyiapkan materi sidang mulai dari ahli sampai dengan hal Administratif lainnya. Yang mana untuk hal tersebut, memerlukan waktu koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar Tessa dikonfirmasi, Selasa Rabu (22/01/2025).

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto, memutuskan untuk menunda Sidang Praperadilan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sidang tersebut dijadwalkan ulang hingga 5 Februari 2025 karena ketidakhadiran KPK sebagai termohon.

“Dengan demikian kita tunda pada tanggal 5 dengan agenda memanggil kembali termohon. Sidang ditutup,” ucap Djuyamto, sembari mengetuk palu sebagai tanda persetujuan penundaan sidang di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, pada Selasa (21/01/2025).

Sebelum memutuskan penundaan, terjadi diskusi antara tim hukum PDIP yang hadir dan Hakim Djuyamto mengenai jadwal sidang.

Tim hukum Hasto, yang diwakili oleh Ronny Talapessy, mengusulkan agar sidang digelar pada 3 Februari.

Sementara Hakim Djuyamto menyatakan, hanya memiliki waktu kosong pada tanggal 5 Februari.

Terpisah, Ketua KPK, Setyo Budiyanto memastikan tim hukum KPK akan menghadiri Sidang Praperadilan melawan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 5 Februari 2025 mendatang.

Setyo mengatakan, pihaknya mengajukan penundaan praperadilan lantaran ada beberapa kegiatan Biro Hukum KPK yang tidak bisa ditinggalkan.

Setyo menyatakan, Tim HKPK akan menyiapkan bukti-bukti permulaan untuk meyakinkan bahwa penetapan status tersangka Hasto Kristiyanto sudah sesuai prosedur.***

Red/K.101

Baca juga :