KPK Tetapkan Kadisdik Provinsi Maluku Utara Tersangka Gratifikasi Jual Beli Jabatan

Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Imran Jakub (IJ) selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Maluku Utara sebagai Tersangka atas dugaan pemberiaan gratifikasi jual beli jabatan di lingkungan Provinsi Maluku Utara.

IJ dinyatakan tersangka terkait jual beli jabatan kepada Abdul Gani Kasuba selaku Gubernur di lingkungan Provinsi Maluku Utara.

“Dalam tahap penyidikan, KPK telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi serta penggeledahan di beberapa lokasi rumah, kantor atau ruang, pekarangan/tempat tertutup lainnya. KPK kemudian menetapkan satu orang sebagai tersangka yaitu IJ,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu didampingi Juru Bicara KPK Tessa Mahardika dalam konfernsi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (04/07/2024).

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Tersangka IJ untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2024 s.d 23 Juli 2024.

“Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK,” imbuhnya.

Asep menjelaskan, Perkara ini merupakan pengembangan penyidikan yang bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK terhadap AGK yang diduga menerima sejumlah uang dan/atau barang terkait pengadaan barang/jasa, pengurusan perizinan, dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dijelaskan, dalam konstruksi perkaranya, Tersangka IJ diduga memberikan uang kepada AGK dengan beberapa transaksi rekening melalui Ridwan Arsyan (RA) atas perintah AGK sejumlah sekitar Rp1,2 Miliar. Pemberian tersebut diduga dalam rangka pengisian jabatan Kadisdik Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dimana penerimaan uangnya dilakukan dalam dua periode, yaitu sebelum IJ dilantik menjadi Kadisdik sebesar Rp210 juta, dan sejumlah Rp1,02 Miliar setelah IJ menjabat Kadisdik.

Atas perbuatannya, Tersangka IJ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

Red/K.101

Berita Terkait :