Pemerintah Tak Akan Bentuk Pansel Pimpinan KPK, Berikut Penjelasan Menko Polhukam

Jakarta, Kabariku- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Jakarta pada Jumat (9/6/2023).

Namun, Keppres itu tidak akan terbit dalam waktu dekat mengingat jabatan pimpinan KPK saat ini yang dipimpin Firli Bahuri baru akan habis pada 19 Desember 2023.

“Tidak bakal segera, kan itu habisnya nanti masih 19 Desember,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, sesuai ketentuan konstitusi, Pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK )untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun dari empat tahun.

“Putusan MK tersebut berlaku sejak era pimpinan KPK yang menjabat saat ini,” tegasnya.

Mahfud mengatakan dengan sikap ini, Pemerintah juga tidak akan membentuk panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK yang awalnya direncanakan mulai bekerja pada Juni 2023.

“Pemerintah tidak membentuk pansel karena pemerintah terikat terhadap putusan MK,” ujar Mahfud.

Mahfud, yang juga Mantan Ketua MK, mengatakan suka atau tidak suka, putusan MK berstatus final dan mengikat sehingga pemerintah harus mengikutinya.

“Karena sekali kita tidak mengikuti, nanti berikutnya pemerintah juga membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga sekarang ya dengan sikap konstitusional pemerintah ikut terhadap putusan MK ini,” jelas Mahfud.

Sebelumnya, Rabu, 7 Juni lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan Mahfud MD melakukan kajian dan telaah terhadap putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.

Mahfud pun menyebutkan bahwa kajian tersebut dilakukan karena ada penafsiran berbeda terhadap putusan MK soal Gugatan Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

“Kami mau clear-kan dulu dengan MK, karena putusan MK itu kan masih ditafsirkan berbeda. Kami clear-​​​​​​​kan dulu seperti apa, baru kami pertimbangkan,” kata Mahfud.

Seperti diketahui, MK mengabulkan gugatan uji materi terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun, seperti diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, menjadi lima tahun.

Permohonan uji materi terkait masa jabatan Pimpinan KPK itu diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.***

Red/K.000

Berita Terkait :