Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberanatasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan seluruh proses untuk memastikan sesuai aturan hukum acara pidana, sejak dilakukan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyelenggara Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
Tindak Pidana Korupsi berupa penerimaan suap tersebut terkait Pembangunan Jalur Kereta Api di Wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa-Sumatera T.A 2018-2022.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers mendampingi Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan pelaksanaan tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur resmi mengumumkan penetapan 25 orang tersangka usai melakukan tangkap tangan di Jakarta, Depok Jawa Barat, Semarang dan Surabaya.
“Penetapan 10 tersangka dilakukan setelah KPK menemukan pemulaan yang cukup,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Kamis (13/4/2023) dini hari.
Ali menyebutkan, dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, tim KPK berhasil mengamankan 25 orang, yaitu 16 orang diamankan di Jakarta dan Depok Jawa Barat, 8 orang di Semarang, 1 orang di Surabaya.
“Tim KPK juga mengamankan sejumlah Barang Bukti berupa uang sebesar sekitar Rp2,027 Miliar, US$20.000, kartu debit senilai Rp346 juta, serta saldo pada rekening bank senilai Rp150 juta sehingga secara keseluruhan setara sekitar Rp2,823 Miliar,” terang Ali.
Berikut pihak yang diamnakan dalam operasi senyap tangkap tangan tersebut di wilayah Jakarta dan Depok Jabar, diantaranya: Syntho Pirjani Hutabarat, PPK BTP Jabagbar; Fadliansyah, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian; Dewi Hesti Wijayanti, Arsiparis DJKA Kemenhub; Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian; Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung.
Selanjutnya, Muchamad Hikmat, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma; Riyanto), Staf PT Dwifarita Fajarkharisma; Dwi Anggraeni, Staf PT Dwifarita Fajarkharisma; Kartoyo, Staf PT Dwifarita Fajarkharisma; Muhajir, Pengemudi; Wardono, Pengemudi; Dadang Iskandar, Pengemudi.
Kemudian, Parjono, VP PT KA Manajemen Properti; Achmad Affandi, PPK BPKA Sulsel; Agus Sukasman, Staf PT Istana Putra Agung; Deni Nurdiansyah, PNS.
Sementara itu di wilayah Semarang, diamankan 8 orang diantaranya: Bernard Hasibuan, PPK BTP Jabagteng; Putu Sumarjaya, Kepala BTP Jabagteng; Any Sisworatri, Staf PT Istana Putra Agung; Suyanto, Staf PT Istana Putra Agung; Hendry Hareza, Staf PT Istana Putra Agung; Ayunda Nurul Saraswati, Bendahara Pengeluaran BTP Jabagteng; Fredy Nur Cahya, Staf PT Istana Putra Agung; dan Septiana, Pengemudi.
Satu diamankan di Surabaya, yaitu Yoseph Ibrahim, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023.
Kronologis Penangkapan
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, KPK mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan Rel Kereta Api Trans Sulawesi Selatan terdapat dugaan rekayasa lelang dan tindak pidana korupsi untuk memenangkan rekanan tertentu pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Dari hasil tindak lanjut maka pada tanggal 10 April 2023 terdapat informasi bahwa DIN selaku Direktur PT IPA dan pemilik PT PP memerintah ANY yang merupakan Stakeuangannya untuk menyiapkan uang sejumlah Rp350 juta tunai dan Kartu Debit BCA baru untuk BEN yang merupakan PPK pada BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah.
“Sehingga tim kemudian memantau pergerakan para pihak di Semarang dan Jakarta,” ungkapnya.
11 April 2023, tim menemukan informasi bahwa akan terjadi pertemuan antara MUH selaku Direktur PT DF, DIN, FAD selaku PPK Kemenhub, HNO selaku Direktur Prasarana DJKA Kemenhub di Kantor Kemenhub Gedung Karsa Lantai 14 Jakarta.
Setelah para pihak berpisah, tim memutuskan untuk mengamankan BEN, PTU selaku Kepala BTP Jabagteng, AYU selaku Staf BTP Jabagteng, dan beberapa staf DIN di kantor PT. IPA.
Selanjutnya tim KPK mengamankan DIN yang sedang berada di Mall Green Pramuka Square serta mengamankan MUH, FAD, HNO, dan RIY di Gedung Karsa. Selain itu tim juga mengamankan SYN di rumahnya di Depok Jawa Barat.
“Selain pihak-pihak tersebut tim KPK juga mengamankan pihak lainnya, sehingga total 25 orang untuk dimintai keterangannya,” terang Johanis.
Pasal yang Menjerat Tersangka
Para tersangka Penerima, Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Para Tersangka Pemberi, Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK, para tersangka saat ini telah dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12 April sampai dengan 1 Mei 2023.
Selanjutnya tersangka Dion Renato Sugiarto di Rutan Polres Jaksel; Muchamad Hikmat di Rutan Pomdam Jaya Guntur; Yoseph Ibrahim di Rutan Polres Jakbar; Parjono di Rutan Polres Jakarta Pusat; Harno Trimadi di Rutan KPK Kav. C1.
Sementara Bernard Hasibuan di Rutan Polres Jakarta Timur; Putu Sumarjaya), di Rutan Jakarta Pusat; Achmad Affandi di Rutan Polres Jakarta Timur; Fadliansyah di Rutan Polres Jakarta Barat; dan Syntho Pirjani Hutabarat di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK.
“KPK tak pernah bosan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan rakyat. Karena sesungguhnya, penyelenggara negara digaji menggunakan uang rakyat dan sudah seharusnya bekerja untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” Johanis menutup.***
Red/K.000
Berita Terkait :
Discussion about this post