Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan baru dalam kasus dugaan korupsi dalam pekerjaan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, SH., mengatakan, pihaknya bakal mempublikasikan nama para pelaku beserta dengan perincian perbuatannya saat penyidikan dinilai sudah cukup.
“Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya, maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana, sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik,” kata Ali. Rabu (15/3/2023).
Ali menjelaskan, kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat kepada KPK. Setelah itu, kata dia, pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Kasus ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan seusai ditemukan bukti permulaan yang cukup.
“Kami pastikan setiap tahapan yang dilakukan KPK berdasarkan koridor hukum,” ujar Ali.
Disamping itu, Ali mengatakan, KPK juga bakal memanggil sejumlah pihak untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Mereka diharapkan kooperatif saat dipanggil tim penyidik.
“KPK berharap, bagi pihak-pihak yang dipanggil tim penyidik, untuk kooperatif hadir dan menerangkan apa adanya dari setiap detail yang diketahuinya,” tutur Ali.
Sebelumnya, Ali menyebutkan, hari ini (red-15/3/2023) KPK telah memeriksa delapan orang saksi TPK Pekerjaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI.
“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polresta Serang Kota, Banten.” ucapnya.
Para saksi yang diperiksa, diantaranya: Muchtar Djamaluddin, Supervisor Distribusi PT BGR Divre Kupang; Polikarpus Meo Teku, Koordinator Wilayah 1 PKH Provinsi NTT; Hikmatussobri Koordinator Pendamping KPM PKH Kabupaten Serang 2020 s.d. Maret 2021, dan Muhidin, Koordinator Kabupaten Tangerang tahun 2020.
Saksi lain dari pendamping PKH yang diperiksa, diantaranya: Kristianus Karo, Pendamping PKH; Erti Vertiana Selan Pendamping PKH; Nurul Falah Citra, Pendamping PKH Kota Serang; dan Ida Roswita Hasan Pendamping PKH.
KPK sebelumnya mengaku kembali menemukan fakta lain tindak pidana dalam kasus korupsi bansos di Kemensos yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Namun, KPK menyebut penyelidikan itu berbeda dengan dugaan korupsi di Kemensos yang sebelumnya diusut KPK.
KPK berharap pihak yang dipanggil tim penyidik memenuhi panggilan dan menerangkan apa adanya.
“Dukungan masyarakat agar turut mengawal dan memantau selama proses penyidikan ini sangat kami butuhkan. Kami pastikan setiap tahapan yang dilakukan KPK berdasarkan koridor hukum,” tutup Ali.***
Red/K.000
Discussion about this post