SIAGA ’98 Berharap KPK RI Melakukan Pengawasan Sumber Pembiayaan Pembangunan IKN

Kabariku- Mega Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan memakan biaya US$ 35 miliar atau setara Rp. 500 triliun. Disebutkan 19-20 % didanai dari APBN, sementara menurut UU IKN, sumber dana pembangunan Ibu Kota baru bakal berasal dari dua hal, yakni; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan kedua sumber pendapatan tersebut bakal diprioritaskan untuk program pembangunan dan pemindahan ibu kota negara yang ditargetkan paling singkat tercapai dalam 10 tahun.

Pembangunan Ibukota Negara Nusantara (IKN) akan lebih terhormat jika pembiayaannya bersumberkan dari Anggaran Pendapatan Nasional (APBN) daripada Sumber Luar Negeri (Negara Lain, maupun Swasta Asing).

“Lebih Terhormat Bangsa Ini Sumber Pembiayaan Dari Dalam Negeri Ketimbang Keterlibatan Asing Dalam Pembiayaan Ibukota Negara Nusantara (IKN)”.

Hal itu diungkapkan Hasanuddin, Juru Bicara Simpul Advokasi Angkatan ’98 (SIAGA ’98) dalam keterangannya, Jum’at (25/3/2022).

Disebutkannya, Pasal 24 ayat 1 huruf b yang menyatakan: “Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

“Mestilah dimaknai sebagai bentuk gotong-royong nasional, dan/atau dibukanya keterlibatan potensi nasional untuk membantu pembiayaan pembangunan IKN,” kata Hasanuddin.

Oleh sebab, jelasnya, IKN adalah tempat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan bekerja dan tinggal, serta pusat Pemerintahan Indonesia.

“Maka IKN adalah simbol kedaulatan negara,” cetusnya.

Jika dimaknai pasal tersebut, Hasanuddin menegaskan, sebagai pintu masuk keterlibatan asing dalam.

“Maka benarlah tudingan sebagian pihak bahwa pemindahan ibukota negara semata soal membuat “proyek investasi” untuk kepentingan diluar kepentingan nasional,” sebutnya.

Selain itu, patutlah diduga sebagai bentuk baru “kerjasama dengan interest tertentu” atas nama pemindahan ibukota yang berpotensi mencari keuntungan.

“Terhadap hal ini, kami meminta ‘STOP KERJASAMA DENGAN ASING’ untuk pembiayaan IKN, demi martabat, kerhormatan dan kedaulatan bangsa,” tandasnya.

Hasanuddin menuturkan, kerjasama dalam pembangunan IKN berpotensi pada interest tertentu, harapannya ada keterlibatan KPK dalam pengawasan skema pemdanaan pembanguanan IKN.

“Oleh sebab, kerjasama ini berpotensi memiliki interest tertentu, kami berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terlibat melakukan pencegahan, pengawasan dan monitoring terhadap skema dan sumber pembiayaan pembangunan IKN,” Jubir SIAGA ’98 menutup.***

Red/K.101