Surati Presiden Jokowi, Dewan Guru Besar FK UI Sarankan Local Lockdown Diberlakukan

KABARIKU – Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengimbau agar pemerintah segera melakukan local lockdown terhadap wilayah atau provinsi yang sudah terjangkit Covid-19.

“Local lockdown merupakan sebuah langkah menutup sebuah wilayah/ provinsi yang sudah terjangkit infeksi COVID-19, dengan demikian diharapkan dapat memutuskan rangkai penularan infeksi baik di dalam maupun diluar wilayah. Local lock down disarankan dilakukan selama minimal 14 hari,” beber Dewan Guru Besar FK-UI, yang ditandatangani oleh Prof. DR.dr Siti Setiati, SpPD, K-Ger, MEpid, FINASIM dalam suratnya kepada Presiden RI Joko Widodo tertanggal 25 Maret 2020.

Pihak Fakultas Kedokteran UI mengatakan, pemberlakuan local lockdown pun akan memudahkan negara untuk menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan di rumah sakit, baik SDM, APD dan fasilitas lainnya.

“Pelaksanaan lockdown dan aturan pembatasan aktivitas sosial yang ketat di Provinsi Hubei, Cina telah terbukti efektif menurunkan kasus sebesar 37% lebih rendah dibandingkan kota lain yang tidak menerapkan sistem ini,” ungkap Siti Setiati.

Ditegaskannya, opsi lockdown lokal/ parsial perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia, melihat upaya social distancing belum konsisten diterapkan di masyarakat.

“Masih terjadi kepadatan di beberapa transportasi publik, sebagian tempat wisata tetap dikunjungi, sebagian perkantoran, tempat makan, taman terbuka, dan pusat perbelanjaan tetap beraktivitas. Situasi ini dapat menjadi lebih buruk dan tidak terhindarkan dengan adanya arus mudik pada bulan Ramadhan,” bebernya.

Siti Setiati pun menghitung prediksi kebutuhan lock down DKI selama 14 hari dengan memberikan jaminan hidup untuk warga miskinnya. Dengan mengasumsikan kebutuhan makan per hari Rp 25 ribu per warga miskin, ditambah kebutuhan listrik, air dan sebagianya, lokal lokcdown selama 14 har atau dua minggu, untuk DKI diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 4 triliun.

“Total penerimaan pajak per November 2019 sebesar Rp 1.312,4 triliun. Dengan penghitungan demikian, maka rasanya mungkin apabila melakukan local lockdown demi mencegah penularan COVID-19 lebih lanjut. Pengembalian sebagian uang pajak dari rakyat untuk rakyat dengan adanya kejadian pandemi seperti ini merupakan tindakan yang wajar,” tulisnya.

Siti Setiati pun mengingatkan, ketersediaan APD yang cukup sangat penting dalam kondisi pandemi COVID-19 untuk para tenaga medis. Bila APD tidak tersedia cukup, ditakutkan akan berdampak buruk bagi tenaga kesehatan maupun pelayanan kesehatan yang diberikan di Indonesia.

“Pemerintah pusat memang telah mendistribusikan 105.000 APD melalui pemerintah daerah (pemda). Namun, perlu diingat bahwa suplai dan kebutuhan APD selama pandemi COVID-19 adalah hal yang dinamis,” tegasnya. (Has)