Jakarta, Kabariku- Masa jabatan pimpinan KPK kini diubah dari yang awalnya empat tahun menjadi lima tahun.
Perubahan dilakukan menyusul dikabulkannya permohonan uji materi (judicial review) terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal masa jabatan pimpinan KPK.
Putusan MK atas uji materil yang diajukan Nurul Ghufron dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Kamis 25 Mei 2023.
Seperti diberitakan, Anwar Usman mengatakan, gugatan yang diajukan pimpinan KPK Nurul Ghufron beralasan menurut hukum sehingga pihak MK mengabulkannya.
Dalam pertimbangannya, Hakim MK menyebutkan, masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan atau anggota lembaga independen lainnya melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan diskriminatif.
Hal itu, kata hakim, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat 1 UUD I945.
Oleh karena itu, masa jabatan KPK harus disamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance, yakni lima tahun.
Menyikapi perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun, Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin mengatakan, putusan MK final dan mengikat.
“Ini keadaan baru yang harus dihormati oleh semua pihak dan dipedomani sebagai negara hukum,” ungkap Hasanuddin, Kamis 25 Mei 2023.
Ia menambahkan, Hakim Konstitusi telah memurnikan UU KPK agar sejalan dengan keadilan dan tidak diskriminatif berdasarkan UUD 1945.
Hasanuddin menegaskan, putusan MK tersebut jelas dan tidak multitafsir.
“Bahwa Pimpinan KPK saat ini baru akan berakhir 20 Desember 2024, tentu ada banyak pihak yang terganggu dengan putusan ini, khususnya yang berperkara di KPK dan ingin melemahkan KPK,” katanya.***
Discussion about this post