KABARIKU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai langkah Polri melakukan moratorium penanganan kasus calon kepala daerah dalam Pilkada 2020, banyak positifnya daripada negatifnya.
Tito mengatakan, jika tidak dimoratorium, akan terjadi aksi saling lapor antarkontestan Pilkada 2020 sehingga institusi Polri bisa menjadi instrumen untuk menjatuhkan lawan politik.
“Polisi jadi instrumen menjatuhkan lawan politik meskipun tak sampai terbukti. Sementara dalam masa kontestasi, dipanggil-panggil oleh polisi beda antara domain politik dan hukum. Kalau domain hukum harus ada fakta hukum. Kalau domain politik cukup dengan isu. Isu dipanggil polisi saja bisa menjatuhkan elektabilitas,” ujar Mendagri Tito usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (8/9/2020)
Oleh karena itu, menurut Tito, sikap Polri melakukan moratorium penyidikan terhadap para calon kepala daerah, sudah tepat sehingga Polri tak menjadi instrumen untuk menyerang kontestan lain.
“Oleh karena itu, moratorium lebih banyak positif dan negatif,” katanya.
Tito menambahkan, persoalan yang ditangani Polri sangat banyak dengan spektrum kasus yang beragam, mulai dari tindak pidana umum sampai khusus.
“Di Polri yang ditangani bukan hanya kasus tipikor, korupsi. Nah bisa saja orang melaporkan pencemaran nama baik, dugaan ijazah palsu, melaporkan penipuan, penggelapan, pencemaran nama baik, UU ITE, dan lain-lain. Komen sedikit saja bisa dipidanakan, dilaporkan,” ucap mantan Kapolri tersebut.
Tito pun menyatakan memahami sikap KPK yang tak akan menghentikan kasus para calon kepala daerah di Pilkada 2020. Menurutnya, KPK spesifik menangani kasus korupsi dan korupsi merupakan kasus extraordinary.
“Kalau KPK mamang spesifik tetap menangani kasus korupsi, ini extraordinary. Sesuatu kejahatan luar biasa,” tuturnya.
Kebijakan Kapolri Idham Azis melakukan moratorium penyidikan calon kepala daerah, pernah digulirkan oleh Tito Karnavian saat masih menjadi Kapolri pada Pilkada 2018 lalu.
Saat itu Tito Karnavian memberikan saran agar penanganan kasus calon kepala daerah ditunda untuk menciptakan suasana pilkada yang aman dan tenang.
Meneurutnya, penundaan penyidikan terhadap calon kepala daerah dimaksudkan agar pilkada berlangsung tanpa intrik. Dan setelah pilkada selesai, Polri bisa melanjutkan proses hukum kepada calon kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana. (Ref)
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post