Jakarta, Kabariku – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi membatalkan aturan mengenai pengecualian data kepesertaan Pemilu dari akses publik. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afiffuddin, dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Selasa (16/9/2025).
“Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan,” ujar Afiffuddin.
Peraturan sebelumnya, melalui SK Nomor 731 Tahun 2025, menetapkan 16 dokumen capres-cawapres sebagai informasi yang tidak bisa diakses publik. Dokumen tersebut meliputi profil singkat, daftar riwayat hidup, rekam jejak, ijazah legalisir, hingga data perpajakan dan surat pernyataan kesetiaan pada Pancasila.
Langkah tersebut sempat menuai sorotan karena dinilai menutup keterbukaan informasi Pemilu. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, termasuk yang menentang aturan itu. “Memang ada yang rahasia? Setahu saya ada hak publik untuk mengetahui informasi itu, seperti di Menko Pangan kan anda boleh tahu apa aja kan, silakan,” katanya di Istana Kepresidenan.
Afif, sapaan akrab Ketua KPU RI, menegaskan pembatalan aturan dilakukan setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Ia menyebut keputusan ini merupakan bentuk respons terhadap perhatian publik.
“Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut kita mendomani aturan-aturan yang sudah ada. Data-data lain juga bisa diakses sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya.
Dengan pembatalan SK tersebut, seluruh data kepesertaan Pemilu kini kembali dapat diakses masyarakat. KPU menekankan, keterbukaan informasi menjadi prinsip penting untuk menjaga kepercayaan publik menjelang Pemilu 2024.
Discussion about this post