Konflik Sumber Daya Alam Kutai Kartanegara Kaltim ‘Pancasila dan Keadilan Sosial Bagi Rakyat’

Kabariku- Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan wilayah yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah. Masyarakat adat setempat memanfaatkan alam sebagai sumber penghidupan yang senantiasa dijaga dan dilestarikan.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Atas hal tersebut, Maria M. Ivonne Stansye, warga dan pemilik lahan di wilayah Dayak Basap mengatakan adanya Kepemilikan lahan sekira 1500 Ha di Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara diklaim oleh PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) sejak 2020.

“Kami dari warga Dayak Basap mewakili pemilik lahan kurang lebih 1500 Ha yang masuk  desa sungai Payang Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana lahan ini diklaim oleh PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) yang sejak Januari tahun 2020,” kata Maria M. Ivonne Stansye (Vonna sapaan akrabnya). Jum’at (13/5/2022).

Vonna menjelaskan, sebagaimana perjanjian yang telah disepakati oleh juru bayar dari PT. MHU pada 2 Mei 2020 lalu. Lahannya hingga saat ini ditambang oleh PT. MHU dan belum menyelesaikan pembayaran,

“Tragisnya malahan kami bertiga, (red-Vonna bersama rekannya Syahrul, Agus Sudarto) dilaporkan oleh perusahaan MHU ke polisi pada 7 April 2021 dengan Lp.272/ 1V /2021 dan kemudian dijadikan tersangka pada bulan Oktober 2021,” bebernya.

Ia bersama dua rekannya mendapat panggilan dengan pasal menganggu aktivitas perusahaan tersebut.

“Setelah itu kami dapat panggilan pada 20 April 2022, bahwa kami bertiga akan diserahkan pada keJaksaan dgn pasal mengganggu aktifitas, pasal 162 UU Minerba,” kata Ivonne.

Dirinya menjelaskan, Dalam UU Minerba tersebut ada pasal 39 ayat i menyatakan bahwa Perusahaan berkewajiban penyelesaian hak atas tanah.

“Tahun 2013 ada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum no.B.130/E/Ejp/01/2013 yang menyatakan, Dalam sengketa tanah harus mendahulukan Perdata/Adu data para pihak bukan Pidana,” tandasnya.***

Red/K.101