Garuda Jangan Sampai Diopinikan Bobrok untuk Kepentingan Kelompok

Oleh : Bandot DM (Kordinator Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia)

KABARIKU – Hari-hari ini, medsos hiruk pikuk oleh kegaduhan di Garuda Indonesia Airways (GIA). Kegaduhan yang dipicu sepeda dan moge antik misterius di pesawat airbus yang terbang ferry dari pabriknya di Eropa ke Tangerang.

Di luar kebiasaan, ternyata pemeriksaan cukai di fasilitas bengkel milik Garuda berlangsung serius dan detail. Mungkin saja, maksud pesawat dibawa langsung ke fasilitas tersebut untuk menghindari bea cukai. Bisa jadi, selama ini praktiknya seperti itu.

Menkeu ada baiknya audit juga prosedur pemeriksaan cukai di fasilitas non publik.

Penerbangan ferry yang dimaksud untuk mengantar pesawat pesanan Garuda itu, berisi penumpang terpilih saja. Tak heran, ketika humas Bea Cukai mengumumkan menemukan ada barang “tak terdaftar” di lambung burung baja tersebut, publik pun gempar.

Kegemparan pertama akibat tebak menebak siapa pemilik barang-barang “semi haram” itu, sementara kegemparan kedua adalah akibat keberanian yang tidak biasa oleh para bea cukai.

Bea cukai langsung mengumumkan ke publik, padahal mestinya sudah bisa ditebak siapa pemilik barang barang tersebut. Sekali lagi, karena ini penerbangan terbatas, jadi sangat mudah menebaknya.

Walhal, selama beberapa hari publik gaduh dengan peristiwa ini. Di medsos, kehidupan pribadi Direktur Utama Garuda Indonesia dikorek tuntas (terlepas dari akurasinya) mulai dari soal apel upacara yang dianggap wujud megalomania, kerugian maskapai, keluhan karyawan akibat pelanggaran jam kerja dan skema penggajian, hingga soal perselingkuhan.

Di sisi lain, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan pun seolah menikmati kegaduhan dengan menambah bumbu-bumbu penyedap.

Menteri BUMN Erick Thohir membuat konfrensi pers mengungkap ini, tanpa langsung tunjuk hidung tetapi memberi clue kalau ini kerjaan direksi. Pun direksi diminta mundur sebelum diungkap.

Menkeu Sri Mulyani pun senada, tanpa menuntaskan proses klarifikasi anak buahnya ikutan bikin rilis. Padahal, status barang selundupan dan penyelundupnya belum jelas.

Tak lama berselang, Menteri BUMN menyatakan pihaknya memutuskan untuk mencopot Dirut Garuda Ari Askhara. Kegaduhan baru pun terjadi. Kabarnya AA akan melawan.

Erick Thohir pun seperti lupa, sebagai BUMN Garuda, sudah bukan lagi persero tetapi perusahaan terbuka (TBK). Pencopotan direksi mesti melalui RUPS/RUPS-LB.

Mungkin, ia menganalogikan Garuda dengan Pertamina yang Persero. Sebelumnya, pun di Pertamina narasi kegaduhan mengemuka saat Basuki Tjahja Purnama diwacanakan akan menjadi Direktur Utama Pertamina (kemudian resmi menjadi Komisaris Utama).

Menteri BUMN tidak segera meredakan kegaduhan tersebut, namun seolah menikmati.

Jika, narasi kegaduhan ini kemudian dijadikan modus dalam mengganti atau menaruh posisi tertentu di BUMN maka hal ini kan memprihatinkan, cenderung mencemaskan.

Terhadap kasus Garuda Indonesia, mestinya Erick bisa secara elegan meminta Sri Mulyani menuntaskan pemeriksaan terhadap penyelundup di Ferry Flight Airbus miliki Garuda sekaligus langsung menetapkan tersangka.

Kemudian, meminta pemegang saham (mayoritas dipegang pemerintah) segera menggelar RUPS-LB untuk merombak total direksi. Karena konon, ini dikerjakan secara bersama-sama direksi lain.

Erick Thohir mestinya menyadari, sejumlah BUMN (termasuk Garuda) dalam kondisi merugi dan bleeding. Recoverynya sangat tergantung pada kepercayaan publik. Ditambah, sejumlah kasus korupsi masih tersimpan apik di laci KPK.

Jika kondisi ini terus dimainkan oleh Erick Thohir, menilik latar belakang bisnisnya yang kerap mengakuisisi perusahaan sakit dengan harga murah lalu direcovery untuk dijual mahal, jangan sampai kita memiliki kecurigaan bahwa Erick akan memperlakukan BUMN tertentu dengan cara demikian. Diopinikan bobrok sebobroknya untuk kemudian nanti sahamnya dibeli murah oleh kelompoknya.

Lalu, dia tampil sebagai pahlawan yang melakukan recovery dengan menyuntik PMN. Padahal setelah perusahaan BUMM tersebut sehat dan harga sahamnya moncer lagi, kelompoknyalah yang mendulang keuntungan terbesar.

Kita berupaya yakin, Presiden Jokowi menaruh Erick Thohir di posisi Menteri BUMN karena talenta dan kemampuannya dalam mengobati perusahaan sakit.

Kini, dia bisa mulai bekerja untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa keputusan Jokowi memilihnya adalah langkah tepat.

Jangan sampai justru rakyat menjadi saksi kalau dia ternyata hanya bekerja untuk kelompoknya saja. (*)