Senator ARK Desak Presiden Ambil Alih Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat

Jakarta, Kabariku –  Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya (ARK) menilai ketidaksinkronan pernyataan antar menteri dalam kabinet Presiden Prabowo terkait persoalan tambang nikel di Raja Ampat menimbulkan kebingungan luas di kalangan masyarakat Papua Barat Daya dan publik Indonesia.

Terkiat hal tersebut, ARK, meminta Presiden turun tangan langsung dan mengambil alih penanganan kasus ini, termasuk mempertimbangkan penutupan aktivitas tambang yang bermasalah.

Dalam rilisnya yag diterima redaksi Minggu (8/6), kebingungan ini bermula dari pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang pada 7 Juni 2024 melakukan kunjungan kerja ke Sorong dan Pulau Gag, lokasi aktivitas tambang nikel.

Dalam keterangannya kepada media, kata ARK, Bahlil menegaskan bahwa tidak ditemukan masalah lingkungan di Raja Ampat dan menyebut berita-berita soal kerusakan lingkungan sebagai hoaks.

Namun, hanya berselang sehari, pada 8 Juni 2024, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa setidaknya tiga perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut terbukti melakukan pelanggaran lingkungan serius.

Pemerintah, kata Hanif, telah mengambil langkah tegas berupa penghentian sementara seluruh kegiatan tambang perusahaan-perusahaan tersebut.

“Ketidaksinkronan ini sangat mencemaskan. Publik jadi bingung: siapa sebenarnya yang mewakili suara resmi pemerintah? Apakah Menteri ESDM atau Menteri Lingkungan Hidup?” ujar Senator Agustinus.

Menurutnya, perbedaan informasi ini mencerminkan ketidakharmonisan dalam koordinasi antarmenteri, serta membuka ruang terjadinya konflik kepentingan.

“Seharusnya para menteri duduk bersama dalam rapat koordinasi sebelum melakukan kunjungan dan mengeluarkan pernyataan publik, apalagi terkait isu strategis seperti lingkungan dan pertambangan,” tambahnya.

Agustinus juga menyayangkan bahwa pernyataan Bahlil hanya menyoroti Gag Nikel, anak perusahaan BUMN Antam, sementara Menteri LHK dan masyarakat setempat menyoroti keberadaan 4 hingga 5 perusahaan tambang lainnya yang justru menimbulkan dampak kerusakan lebih besar.

Situasi ini tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga membuat pemerintah daerah menjadi sasaran kemarahan warga.

“Pemerintah daerah menjadi korban fitnah, cacian, bahkan amukan masyarakat yang kecewa atas ketidaksinkronan fakta dan pernyataan dari pusat,” ujarnya.

Untuk itu, Agustinus mendesak Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan dan mengambil alih penanganan persoalan tambang nikel di Raja Ampat.

“Ini bukan sekadar soal tambang, tetapi menyangkut kelestarian kawasan geopark wisata dunia yang merupakan kebanggaan Indonesia. Presiden harus mengambil langkah penyelamatan sebelum semuanya terlambat,” tegas Senator ARK (Bem)***