Kapolri Ingatkan Potensi Polarisasi dan Misinformasi Jadi Ancaman Tertinggi di Pilkada Serentak 2024

Jakarta, Kabariku- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mewanti-wanti potensi polarisasi di Pilkada 2024, khusus wilayah dengan paslon tunggal dan 2 paslon.

“Fenomena-fenomena yang harus kita perhatikan pasangan calon hanya satu ini di 37 daerah tolong ini diantisipasi kemudian ada pasangan dua calon di 202 daerah. Ini juga menjadi perhatian kita pasti situasinya akan hangat,” ujar Kapolri, Kamis (07/11/2024).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kapolri meminta peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pilkada terdahulu bisa menjadi pembelajaran. Terutama terkait reaksi atas ketidakpuasan hasil Pilkada.

“Peristiwa ketidakpuasan dalam hasil-hasil dari Pilkada tersebut tentunya akan menimbulkan memunculkan mulai dari sengketa sampai dengan kerusuhan karena memang isunya ini terjadi di daerah,” ungkap Kapolri.

Untuk itu, ia meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mengatasi kejadian tersebut. Apalagi, Pilkada kali ini dilakukan secara serentak.

“Tentunya ini membutuhkan kesiapan rekan-rekan dalam hal menghadapi potensi polarisasi yang tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan Pilpres,” ujar Kapolri.

“Karena ini dilaksanakan serentak tentunya rekan-rekan harus mampu melihat mendalami potensi konflik yang terjadi sehingga kekuatan yang rekan-rekan miliki kita semua siap menghadapi potensi permasalahan apa pun,” lanjut Kapolri.

Selain itu Jenderal Pol.  Sigit menyampaikan misinformasi atau disinformasi yang menjadi ancaman tertinggi Pilkada serentak 2024. Ia menyoroti soal potensi kerawanan di media sosial.

“Kemudian juga ada satu tambahan yang mungkin juga harus rekan-rekan ikuti terkait dengan potensi kerawanan yang terjadi di media sosial. Karena saat ini kalau kita ikuti ada 33 miliar interaksi media sosial, 38% isinya positif, 23% netral, dan 29% negatif,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menyampaikan salah satu ancaman tertinggi Pilkada tahun ini adalah hoax. Menurutnya, tidak semua masyarakat bisa membedakan informasi yang benar dan yang hoax.

“Karena saat ini salah satu ancaman tertinggi adalah adanya adanya misinformasi dan disinformasi terkait dengan penyebaran berita hoax. Dan ini tentunya harus diantisipasi, karena tidak semua masyarakat kemudian bisa membedakan apakah ini hoax apakah ini berita yang benar,” beber Kapolri.

“Namun yang pasti akan menimbulkan reaksi, mulai hanya sekedar dibaca, kemudian dishare ke rekan yang lain, namun juga bisa menimbulkan aksi di lapangan karena masalah hoax ini,” lanjut Kapolri.

Ia pun meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mengatasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di Pilkada 2024. Apalagi, Pilkada kali ini dilakukan secara serentak.

“Tentunya ini membutuhkan kesiapan rekan-rekan dalam hal menghadapi potensi polarisasi yang tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan Pilpres. Karena ini dilaksanakan serentak tentunya rekan-rekan harus mampu melihat mendalami potensi konflik yang terjadi sehingga kekuatan yang rekan-rekan miliki kita semua siap menghadapi potensi permasalahan apa pun,”pungkas Kapolri.***

*Div Humas Polri

Red/K.101