Jakarta, Kabariku- Alexander Marwata selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengajukan permohonan Juducial Review terhadap dua pasal Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi.
Dua Pasal yang dimohonkan dalam Judicial Review (JR) tersebut yakni; pasal 36 untuk pimpinan dan pasal 37 untuk pegawai KPK.
Berikut isi permohonan yang disampaikan pertanggal 4 November 2024;
“Permohonan Pengujian secara Materiil (Judicial Review) Pasal 36 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28 D dan 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Adapun permohonan yang ditanda tangan oleh Alexander Marwata, jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon 1. Kemudian Pemohon 2, Lies Kartika Sari, Auditor Muda KPK, dan Pemohon 3 adalah Maria Fransiska, jabatan Pelaksana Pada Unit Sekretariat Pimpinan KPK.
Ketiga pemohon menunjuk kuasanya kepada Dr. Periati BR Ginting, S.H, M.H, M.Kn, CLA; Ario Montana, S.H., M.H; dan Abdul Hakim, S.H., M.H., dari Advokat pada GSA Law Office.
Dalam materinya Pemohon menjelaskan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar…”
Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945″.
Adapun yang menjadi objek, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Undang-undang KPK atau UU KPK), yang selengkapnya berbunyi:
Pasal 36 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:
a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
Selanjutnya, dalam kedudukan hukum (legal standing) dan hak konstituional Pemohon :
1) Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021).
2) Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi (Undang-undang MK/UU MK) menjelaskan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara”.
Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut:
Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon
Bahwa kualifikasi Para Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf (a) UU MK.
Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon
Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 Ayat (2).
Bahwa Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of the Constitution, sebagai penjaga UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertulis dan sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) diharapkan dapat menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun berupaya dan menjunjung tinggi tegaknya keadilan di Indonesia. Oleh karenanya konstitusi dan penafsirannya harus dipandang sebagai pemastian agar keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara terwujud.
Kerugian konstitusional akibat rumusan norma Pasal 36 Huruf a juncto pasal 37 UU KPK tersebut secara nyata juga telah mengakibat kerugian kepada para pegawai, yaitu tidak jarang pegawai KPK telah dipanggil dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran norma Pasal 36 huruf a tersebut yang tidak berkepastian hukum, oleh karena itu akibat ketidak pastian dan diskriminasinya ketentuan pasal 36 Huruf a UU KPK telah juga merugikan pemohon 2 dan Pemohon 3 sebagai pegawai KPK.
Pentitum
Berdasarkan uraian serta bukti-bukti yang disampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohonkan Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan :
-Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
-Menyatakan Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memilik kekuatan hukum mengikat;
-Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
“Atau Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono),” menutup.***
*Lampiran selengkapnya Klik Disini
Red/K.000
Baca Juga :