Respons Ultimatum BEM SI Jateng, Mensesneg: Stabilitas Ekonomi Butuh Proses dan Koordinasi

Jakarta, Kabariku – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh kelompok tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas ultimatum 18 hari yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional.

Meski demikian, pemerintah mengaku menghargai kritik dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari fungsi kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.

“Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan kepada pemerintah,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun kondisi global yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

Karena itu, menurutnya, upaya memperbaiki kondisi ekonomi memerlukan proses yang berkelanjutan dan tidak dapat dilakukan secara instan.

Ia menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi antar-kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepastian bagi pelaku usaha, serta memastikan berbagai kebijakan berjalan secara terpadu.

“Langkah-langkah yang kita ambil dengan koordinasi yang erat, kebijakan yang saling memperkuat, dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha, kami yakin akan mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada,” ujarnya.

Terkait tuntutan BEM SI yang memberikan batas waktu 18 hari, Prasetyo menilai tidak semua target pembangunan maupun perbaikan ekonomi dapat dicapai dalam rentang waktu yang singkat.

“Tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tidak semuanya bisa seperti itu,” tegasnya.

Pemerintah mengaku memahami semangat yang melatarbelakangi tuntutan mahasiswa. Menurut Prasetyo, dorongan agar kondisi ekonomi segera membaik dan kesejahteraan masyarakat meningkat pada dasarnya sejalan dengan agenda pemerintah.

Menurut Pras, dorongan agar kondisi ekonomi segera membaik dan kesejahteraan masyarakat meningkat pada dasarnya sejalan dengan agenda pemerintah.

“Pemerintah saat ini tetap fokus menjalankan berbagai kebijakan ekonomi jangka menengah dan panjang guna menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global,” terangnya.

Respons Istana ini menjadi jawaban resmi atas ultimatum BEM SI Jateng yang sebelumnya menyita perhatian publik. Namun pemerintah menegaskan akan tetap mengedepankan kerja kebijakan yang terukur dan berkelanjutan dibanding merespons tekanan politik berbasis batas waktu.

Pemerintah kata Pras, memahami semangat yang melatarbelakangi tuntutan mahasiswa.

“Tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tidak semuanya bisa seperti itu,” tutup Mensesneg.

Ultimatum H+18 BEM SI Jateng

Ultimatum BEM SI Jateng tersebut muncul setelah pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp18 ribu per dolar Amerika Serikat memicu aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Jawa Tengah di depan Kantor Bank Indonesia Jawa Tengah, Jumat (5/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Turut Berduka Cita Atas Matinya Rupiah” dan “Rupiah Sekarat”. Massa menyatakan bahwa tenggat waktu 18 hari diberikan dengan menyesuaikan posisi kurs rupiah yang telah menyentuh angka Rp18 ribu per dolar AS.

Mahasiswa menuntut pemerintah segera menghadirkan kebijakan konkret yang mampu menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperbaiki kondisi ekonomi nasional.

Apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak terdapat perubahan signifikan maupun kebijakan yang dianggap mampu menjawab persoalan ekonomi, gerakan mahasiswa akan ditingkatkan ke skala nasional.

Rencananya, massa akan menggelar aksi lanjutan dengan mendatangi Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan di Jakarta sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah dan otoritas ekonomi.*