Ketua KPK Tekankan Peran DPRD dalam Membangun Sistem Antikorupsi Daerah

Magelang, Kabariku – Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, sebagai pembicara dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer Magelang, Sabtu (18/4/2026).

Kehadiran pimpinan KPK tersebut menjadi bagian dari upaya Lemhannas RI memperkuat pemahaman pimpinan DPRD terkait pentingnya integritas serta tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai fondasi pembangunan nasional.

Dalam paparannya, Setyo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus diperkuat melalui pendekatan pencegahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD sebagai aktor kunci di daerah.

“Kalau Bapak-Ibu semua ini sepakat untuk kita lakukan bersama-sama, maka saya yakin penindakan itu angkanya akan semakin turun,” ujarnya.

Ia menilai, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Posisi tersebut dinilai krusial dalam membangun sistem yang mampu meminimalkan potensi penyimpangan.

Lebih lanjut, Setyo menyoroti pentingnya penguatan upaya pencegahan korupsi, khususnya melalui pembangunan sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis integritas di tingkat daerah.

“Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa integritas tidak hanya berkaitan dengan aspek moral, tetapi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, termasuk dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melalui KPPD yang berlangsung pada 15-19 April 2026, Lemhannas RI terus mendorong penguatan kapasitas kepemimpinan pimpinan DPRD agar mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mengawal kebijakan publik sekaligus memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

“Korupsi itu bukan sekadar kejahatan, tapi mencuri masa depan dan hak anak cucu kita,” tegas Setyo Budiyanto.*

Baca juga :