Reformasi Polri Melalui Pendekatan Improvement dan Developement Demi Mewujudkan Polisi Kelas Dunia

-Disampaikan pada Seminar Nasional BEM di Fakultas Hukum Universitas Indonesia- 13 November 2025

oleh :
Irjen Pol. Dr. H. Andry Wibowo S.I.K., M.H., M.Si

Demokrasi dan Reformasi Polri

Jakarta, Kabariku – Sejarah perkembangan demokrasi di dunia selalu beririsan dengan perkembangan institusi Kepolisian. Apalagi pada negara yang terlebih dahulu mengalami apa yang disebut dengan rezim otoritarianisme, baik militer, agama atau monarki.

Tidak dapat dipungkiri, transisi menuju negara yang demokratis tidaklah mudah. Termasuk membangun institusi kepolisian yang cocok dengan iklim demokrasi.

Demokrasi dan demokratisasi sejatinya merupakan cara banyak pihak untuk mewujudkan pemerintahan (polisi) yang qualified; masyarakat yang taat hukum; dan adanya dialektika tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat serta terjadinya check and balances secara simbiotik konstruktif yang lazim terjadi pada siklus manajemen suatu organisasi.

Di dalam konteks kepolisian, sistem demokrasi menjadi prasyarat terwujudnya institusi kepolisian yang berkualitas; “legitimate” dan “legal based posture”.

Hal ini dikarenakan kekuasaan negara dibatasi oleh hukum (rule of law), dan rakyat berperan sebagai sumber legitimasi utama. Sehingga Polisi sebagai instrumental negara memiliki tugas berat untuk netral secara politik karena menjadi pelindung masyarakat, transparan dan bertanggung jawab serta menghormati hak asasi manusia. Penegakan hukum memerlukan model pemolisian yang tepat.

Model Pemolisian “proactive policing” dan “role model policing “ yang akan mendorong law abiding citizen and Government, dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan warga masyarakat dan negara dari berbagai ancaman kejahatan dan gangguan terhadap rasa aman, tertib dan selamat sebagai proses kolaboratif antara profesional based approach and voluntary (self Help) approach sebagaimana spirit konstitusi Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum (recht Staat).

Demokratisasi Polri yang menjadi bagian dari spirit reformasi 1998 sudah berjalan lebih dari dua puluh lima tahun lamanya. Cita-cita membangun wajah polri yang berbeda di masa ABRI menjadi pondasi spirit dari reformasi Polri. Amanat reformasi memiliki harapan menjadikan institusi Polri lebih civilian.

Saya pribadi lebih suka menyebutnya civilized police. Polisi yang beradab (civilized police) memiliki makna jauh lebih dalam, karena menyangkut karakter-kompetensi dan kultur dibandingkan dengan civilian police yang ambigu.

Ini merupakan sebuah transformasi besar dari penegak ketertiban dengan kekuatan menjadi pelayan Masyarakat. Polisi yang lahir dari reformasi meninggalkan budaya militeristik dan represif dan masuk ke dalam budaya sipil, profesional, dan transparan.

Ada 3 masalah pokok yang kemudian menjadi agenda Reformasi Polri:

Reformasi Instrumental

Reformasi Instrumental yang berkaitan dengan penyesuaian banyak payung hukum (Umbrella Law) meliputi UU (Police Act) Kepolisian maupun Peraturan Pemerintah Pelaksanaannya serta berbagai turunan peraturan lainnya yang lebih operasional dan bersifat teknis yang mengatur tentang doktrin, etika profesi sampai dengan Standar Operating Procedure serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tata laksana pengelolaan organ, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya dan otoritas Kepolisian.

Reformasi Struktural

Reformasi Struktural yang berkaitan dengan aspek kerangka organisasi Polri dari tingkat markas besar sampai dengan tingkat Polsek, dari struktur kepemimpinan dan manajemen tingkat atas sampai dengan struktur lini terdepan Kepolisian.

Reformasi Kultural

Reformasi Kultural yang berkaitan dengan cara Bhayangkara polisi berperilaku, bekerja sama dalam bekerja, mengambil keputusan termasuk apa yang dibolehkan dan apa yang tidak boleh dilakukan, suatu keseragaman bagaimana mencapai kesuksesan menjalankan peran Kebhayangkaraan.

Ketiga pendekatan reformatif tersebut bersifat dinamis dan never ending process. Hal ini dikarenakan berbagai perubahan situasional yang terus berjalan secara dinamis di dalam entitas politik – sosial – kriminal – ekonomi – budaya – ideologi dan teknologi informasi yang juga mengalami “formation “and “deformation“ yang juga membutuhkan reformasi.

Evolusi Kejahatan dan Reformasi Polri

Dalam konteks lain, perkembangan kejahatan pun terus berkembang dan dapat mengancam sendi-sendi kehidupan bernegara , berbangsa dan bermasyarakat terus berkembang dari masa ke masa bahkan evolusinya mengikuti evolusi perkembangan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Phil William (2024) dalam bukunya “The Fifth Wave: Organized Crime in 2040″ yang menggambarkan evolusi organisasi kejahatan dan kejahatannya melalui empat evolusi gelombang utama.

Gambaran ini dibuat oleh William dengan cukup sederhana dan dia secara sadar melihat realitasnya lebih kompleks: gelombang bisa tumpang-tindih, berbeda kecepatan di tiap wilayah, dan tidak semua aspek “gelombang” akan muncul dengan jelas.

Adapun empat evolusi gelombang utama tersebut adalah :

Gelombang Pertama:

Mafia Tradisional (Akhir Abad ke-19 – Awal Abad ke-20)

Ciri Utama:

a. Gelombang ini ditandai dengan kemunculan kelompok mafia di berbagai
belahan dunia, seperti Mafia di Italia (khususnya di Sisilia), Triad di Cina, dan Yakuza di Jepang.

b. Organisasi-organisasi ini beroperasi sebagai pelindung dan penyedia “keadilan” di wilayah yang kurang diawasi negara.

Faktor Pemicu:

a. Kelemahan negara dalam menyediakan keamanan dan keadilan mendorong
masyarakat untuk mencari perlindungan dari kelompok lokal.

b. Contohnya, di Sisilia, absennya tuan tanah dan lemahnya otoritas negara menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya mafia sebagai penyedia perlindungan.

Evolusi Internasional: Ketika kelompok seperti mafia Sisilia berimigrasi ke Amerika Serikat, mereka menemukan peluang baru, terutama selama era Prohibition (pelarangan alkohol), yang menjadi basis ekonomi baru mereka.

Contoh Kasus: Mafia Italia di AS menggunakan era Prohibition untuk mengontrol perdagangan alkohol ilegal, menciptakan jaringan kriminal transnasional.

Gelombang Kedua:

Perdagangan Narkotika (Awal Abad ke-20 – 1990-an)

Ciri Utama:

a. Fokus pada produksi, distribusi, dan perdagangan narkotika, seperti heroin dari Asia Tenggara (Golden Triangle) dan kokain dari Andes (Kolombia).

b. Ekspansi global perdagangan narkoba melibatkan kartel besar seperti Medellín dan Cali di Kolombia.

Faktor Pemicu:

a. Perang Dunia II mendorong peningkatan produksi opium dan heroin untuk keperluan medis, yang kemudian mengalir ke pasar ilegal.

b. Permintaan kokain di Amerika Serikat meningkat drastis pada 1980-an, memberikan keuntungan besar bagi kartel Kolombia.

Transformasi:

a. Setelah pembongkaran kartel Kolombia di tahun 1990-an, Meksiko mengambil alih sebagai penyelundup utama kokain ke AS.

b. Perdagangan sintetis seperti fentanyl dari China dan methamphetamine dari Myanmar memperluas portofolio produk narkoba.

Dampak: Kejahatan ini mendorong kekerasan ekstrem di negara-negara penghasil narkotika, seperti Meksiko, yang menghadapi perang berdarah antara kartel.

Gelombang Ketiga:

Globalisasi dan Pasar Gelap (1990-an – Sekarang)

Ciri Utama:

a. Globalisasi membuka jalan bagi penyelundupan barang ilegal melalui rantai pasok global, termasuk perdagangan manusia, pencucian uang, dan penyelundupan barang palsu.

b. Peningkatan konektivitas melalui perdagangan bebas memudahkan kriminal untuk menyusupkan barang ilegal ke dalam pengiriman legal.

Faktor Pemicu:

a. Runtuhnya Uni Soviet membuka jalan bagi kelompok kriminal dari Rusia dan Eropa Timur untuk masuk ke pasar global.

b. Kebijakan neoliberal yang melemahkan pengawasan negara (Negara harus aktif mereformasi untuk menciptakan pasar dan tidak segan mengorbankan kesejahteraan sosial untuk kepentingan ekonomi) memberi ruang bagi aktivitas ilegal berkembang.

Fenomena Baru:

a. Kolaborasi antar organisasi kriminal lintas negara menjadi hal biasa.

b. Contohnya, penjahat Vietnam di Eropa Tengah atau kelompok kriminal Albania di Amerika Selatan.

Dampak Global: Pasar ilegal semakin beragam, mencakup kejahatan lingkungan, perdagangan organ, dan perdagangan satwa liar.

Gelombang Keempat:

Kejahatan Siber (2000-an – Masa Depan)

Ciri Utama:

a. Perkembangan internet menciptakan medan baru untuk kejahatan, termasuk pencurian identitas, ransomware, dan pasar gelap di dark web.

b. Teknologi memungkinkan kriminal untuk beroperasi secara global tanpa meninggalkan jejak fisik.

Faktor Pemicu: Kemajuan teknologi, seperti komunikasi terenkripsi dan cryptocurrency, memberikan anonimitas bagi pelaku kejahatan.
Dark web menjadi pasar global untuk narkoba, senjata, dan barang ilegal lainnya.

Transformasi: Kejahatan tradisional seperti perdagangan narkotika dan pencucian uang kini memanfaatkan teknologi siber untuk meningkatkan skala dan efisiensi operasinya.

Contohnya, ransomware menyerang institusi besar, termasuk rumah sakit dan perusahaan teknologi.

Dampak: Kejahatan siber menjadi gelombang yang melintasi semua sektor kejahatan terorganisir, dari pencurian data hingga perdagangan manusia.
Dalam pendekatan teori Pemolisian dapat kita lihat bagaimana pendekatan klasik yang menekankan pada pola supresive berkembang terus kepada pendekatan preventive.

Demikian pula dalam pendekatan organisasi, organisasi terus tumbuh, berkembang dan bertransformasi menyesuaikan kebutuhan zaman.
Belajar dari pengalaman negara lain (Police Reform).

Spirit dinamika reformasi dalam tubuh Polri secara historis dan substansi hampir sama dengan perjalanan reformasi institusi Kepolisian pada negara yang lebih dahulu mengalami perubahan sistem politik. Polisi ditantang memaknai perubahan zaman yang disebabkan oleh perkembangan sejarah masyarakatnya.

Reformasi institusi keamanan di Inggris pada abad 18-19 misalnya, disebabkan oleh peristiwa berdarah “Waterloo” dimana militer sebagai kekuatan keamanan utama pada masa monarki Inggris gagal mengelola gelombang protes (dissent) kaum pekerja sebagai dampak kontraksi sosial dan ekonomi antara kaum pemodal dan pekerja pada era industrialisasi.

Perubahan jaman menuntut adanya kebutuhan organ kepolisian yang mandiri dan modern dalam mengelola urusan keamanan, ketertiban dan keselamatan warga.

Pemolisian sebagai pendekatan keamanan alternatif dibutuhkan oleh monarki Inggris ketika itu untuk menjaga kepercayaan rakyat Inggris terhadap sistem monarki dalam era industrialisasi.

Sehingga hal yang harus dilakukan adalah dengan membentuk sebuah pendekatan keamanan modern yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai universal manusia.

Sir Robert Pheel sebagai orang yang diberi mandat membentuk “London Metropolitan Police” mengawalinya dengan memformulasi nilai dasar Kepolisian London yang memuat konsep penghargaan terhadap HAM, Imparsialitas serta menjunjung tinggi moral, etik, komunikatif dan profesionalisme dalam membangun relasi Polisi (negara) dengan masyarakat, sekaligus terus membangun kecerdasan organisasi kepolisian untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Perubahan zaman selalu mendorong Polisi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Perubahan bisa terjadi secara radikal, liberal dan konservatif. Dan dilakukan secara terus menerus melalui pendekatan konstruktivism, revisionism, maupun reformasi.

Sejarah Kepolisian dimanapun menunjukkan dinamika hubungan Polisi (Negara) dengan masyarakat selalu terjadi dari zaman ke zaman, bahkan terkadang perubahan tersebut terjadi karena satu atau dua peristiwa.

Sebagai contoh, peristiwa kematian George Floyd warga Afro Amerika oleh petugas kepolisian Minneapolis, mengakibatkan terjadinya gelombang protes dan kerusuhan di Amerika Serikat, berdampak dengan dikeluarkan kebijakan reformasi Kepolisian di Amerika Serikat.

Hal ini sejalan dengan sejarah perkembangan Kepolisian Amerika Serikat yang sangat dinamis dalam merespon perkembangan zaman.
Dinamika perubahan sosial melahirkan model model pemolisian di Amerika Serikat.

Model ini menjadi rujukan berbagai negara termasuk Polri seperti 911 Response Team, Community Policing (Bayley), Problem Oriented Policing (Herman Goldstein), Drug Enforcement Agency (DEA), Federal Bureau Investigation (FBI), adalah beberapa contoh perkembangan kepolisian dan model pemolisian di Amerika Serikat menjadi inspirasi banyak negara termasuk Indonesia.

Kondisi demikian menunjukkan bahwasanya reformasi kepolisian merupakan produk yang kompleks dari interaksi peristiwa yang saling mempengaruhi, dan bersifat multidimensional, baik dalam dan luar negeri. Sejarah masa lalu, kebutuhan masa kini, hingga harapan di masa depan menjadi transformasi sejarah peradaban manusia.

Maka tepatlah adagium Prof. Satjipto Raharjo yang menyatakan polisi yang baik adalah Polisi yang cocok dengan masyarakatnya. Pernyataan yang mengandung arti, Polisi dituntut untuk selaku peka dan mampu beradaptasi dengan konteks perubahan lingkungan masyarakatnya.

Adaptasi yang dimaksud oleh Satjipto Raharjo mencakup kemampuan Kepolisian dalam memahami perubahan sosial – mulai dari kemajuan teknologi informasi, perubahan nilai-nilai di kalangan generasi muda, hingga tingginya kesadaran tentang hak asasi manusia – serta mengubah pendekatan penegakan hukum agar tetap sesuai dan berkeadilan.

Sehingga Kepolisian bukan instrumen penegak hukum yang kaku dan prosedural, tetapi juga sebagai institusi yang organik dikarenakan Kepolisian hidup di tengah dinamika masyarakat dengan segala kompleksitas nilai, budaya, dan perkembangan zaman.

Dalam negara demokratis, polisi sebagai organ yang memiliki legalitas dan legitimasi dalam menggunakan upaya paksa, wajah polisi menjadi “Dual Poly” antara protagonis, menolong (Help), membantu (assistance), peduli dan melayani (care and service) kebutuhan dan kesulitan masyarakat dan wajah antagonis dalam memerangi kejahatan dan gangguan keamanan (crime fighter).

Dengan kondisi demikian, Polisi sebagai pihak yang dicintai sekaligus dibenci (love and hate) adalah suatu keniscayaan. Polisi dicintai dikarenakan dia adalah pelayan masyarakat yang melindungi mereka dari kejahatan. Dia dibenci dikarenakan dia menjadi wajah antagonis dalam memerangi kejahatan dan gangguan keamanan. Sehingga, adaptasi dan memahami konteks zaman menjadi tugas berat bagi Polisi, khususnya dalam ruang.

Pakem dalam sistem demokrasi mensyaratkan adanya pemerintah yang dapat menjalankan tata kelola pemerintahan demi kepentingan semua anggota masyarakat, tanpa membedakan kelas dan status sosial.

Artinya, sistem demokrasi tidak cukup menjadi sebuah prosedural yang hanya diukur dari keberadaan lembaga-lembaga politik formal seperti parlemen, pemilihan umum, atau partai politik, namun juga perlu dilihat sejauh mana kekuasaan negara digunakan untuk menjamin keadilan sosial, pengakuan hak yang setara, dan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan.

Kepolisian pun demikian, dia memegang nilai dan peran dalam penghormatan terhadap kebebasan sipil, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas rakyat.

Pemerintahan yang tidak lagi mengedepankan relasi patrimonial yang terjadi pada sistem autokrasi maupun monarki yang mengutamakan keluarga, kawan, dan saudara. Dengan hal ini dikarenakan sistem-sistem tersebut akan mengesampingkansistem meritokrasi sistem dalam birokrasi.

Sehingga, pentingnya memegang profesionalisme, akuntabilitas dan kepelayanan kepada masyarakat dikarenakan ketiga hal tersebut sebagai nilai dasar dari kelahiran demokrasi itu sendiri.

Reformasi kepolisian bukanlah hal yang mudah, karena institusi Kepolisian merupakan sub-sistem dari dimensi persoalan yang kompleks, yang meliputi perkembangan ekonomi, politik, demokrasi, hukum, sosial dan budaya dari masyarakat yang saling mempengaruhi.

Reformasi Kepolisian sebaiknya dimaknai sebagai suatu ikhtiar pengembangan profesionalisme dan modernisasi tanpa henti.

Strategi Perbaikan dan Pembangunan Dalam Reformasi Polri

Dengan memahami kondisi-kondisi tersebut di atas maka saya melihat reformasi Polri harus dimaknai secara strategis dan konstruktif melalui pendekatan perbaikan (improvement approach) dan pendekatan pembangunan (developement approach) .

Pendekatan Perbaikan (Improvement Approach)

Pendekatan Perbaikan (Improvement Approach) ditujukan pada hal hal yang dirasakan masih menjadi patologi organisasi Polri seperti :
-Police Corruption
-Police Brutality
-Abuse Of Police Power
-Police Maladministration
-Police Militarism and Authoritarianism.

Upaya Memperbaiki Patologi Organisasi Polri

Berikut beberapa cara untuk memperbaiki patologi di tubuh Polri:

Pengawasan Internal yang Ketat
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan internal dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum polisi yang terlibat patologi Polisi.

Transparansi dan Akuntabilitas
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran, serta memastikan akuntabilitas setiap tindakan Polisi.

Pelatihan dan Pendidikan
Upaya ini dilakukan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang etika, integritas, dan profesionalisme kepada anggota polisi.

Gaji yang Layak
Upaya ini dilakukan untuk memberikan gaji yang layak dan insentif yang memadai kepada anggota polisi.

Partisipasi Masyarakat
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Reformasi Sistem
Upaya ini dilakukan untuk melakukan reformasi sistem yang memungkinkan korupsi, seperti proses rekrutmen, promosi, dan penugasan.

Penggunaan Teknologi
Upaya ini dilakukan menggunakan teknologi untuk memantau dan mengawasi tindakan polisi, seperti CCTV dan body cam.

Kerja Sama dengan Lembaga dan Badan Terkait
Upaya ini dilakukan untuk dengan melihat Lembaga HAM, Badan Standar Nasional berkaitan dengan profesi maupun institusi pendidikan seperti Universitas Indonesia.

Integritas dan Profesionalisme
Upaya ini dilakukan untuk membangun Budaya Integritas dan Profesionalisme Membangun budaya integritas dan profesionalisme di tubuh Polisi, serta mempromosikan nilai-nilai tersebut.

Penghargaan kepada Whistleblower
Upaya ini dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada whistleblower yang melaporkan tindakan patologi di tubuh Kepolisian.

Pendekatan Pembangunan (Development Approach)
Pendekatan Pembangunan (Developement Approach) ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan kepolisian sebagai alat politik pemerintahan di bidang keamanan, ketertiban, keselamatan dan hukum.

Pembangunan tersebut meliputi:

Regulasi dan Kelembagaan
Aspek regulasi dan kelembagaan melalui penguatan kemandirian dan adaptabilitas tugas Polri menghadapi tantangan kompleksitas kejahatan dan perubahan tatanan sosial masyarakat akibat situasi global, nasional dan disrupsi Information – communication – Technology.

Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia melalui penguatan kelembagaan pendidikan dan latihan Polri.

Alat-Alat Khusus Profesi Kepolisian
Alat-alat khusus profesi kepolisian melalui pengembangan industri alat-alat Kepolisian dan keamanan.

Penganggaran
Bidang anggaran melalui politik anggaran yang lebih efektif pada bidang bidang yang menyentuh kepentingan penyelesaian masyarakat dan meminimalisir patologi institusi kepolisian.

Kepemimpinan
Melalui pendekatan pembangunan kepemimpinan yang berkualitas melalui leadership talent and Management sebagai strategi kaderisasi kepemimpinan Polri yang berkualitas secara intelektual; bermoral terpuji serta sarat pengalaman tugas melalui berbagi Mission area.

Hubungan Internasional
Penguatan diplomasi dan kerja sama internasional dalam meningkatkan standar profesionalisme Polri dan Efektivitas penanganan kejahatan Siber dan transnasional.

Penutup

Reformasi Polri adalah proses terus menerus dan berkelanjutan selama institusi Polri menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam ekosistem kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Karena posisi, fungsi dan sifat pekerjaan polisi berhubungan dengan kebutuhan dasar kehidupan tentang keamanan, ketertiban, keselamatan dan hukum maka hubungan kausalitas dari relasional yang intensif tersebut maka wajah Protagonisme dan Antagonisme polisi melekat dalam rekam pengalaman masyarakat.

Rekam pengalaman yang melekat pada masyarakat itulah menjadi feedback bagi Polri untuk selalu beradaptasi dengan harapan dan mimpi masyarakat tentang Polisinya.

Adaptasi itu bisa diwujudkan dalam bentuk perbaikan dan pembangunan Polri yang berwatak dan berkarakter baik; bekerja secara profesional dan berdedikasi semata mata untuk negara dan rakyat tetapi lebih dari itu menjadi wajah peradaban bangsa di mata dunia.*