Siaga 1 dan Fenomena Politik Perkotaan

oleh :
Aris Santoso
Pengamat Militer

Jakarta, Kabariku – Status Siaga 1 yang dicanangkan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto beberapa hari lalu, telah menjadi perbincangan publik. Asumsi yang umum  berkembang adalah, status Siaga 1 sebagai bentuk respons atas konflik antara Iran melawan (koalisi) AS-Israel.

Asumsi yang berkembang di publik tersebut, memang belum mendapat konfirmasi dari Mabes TNI.

Surat telegram Panglima TNI, dengan nomor TR/283/2026, sudah tersebar luas di tengah masyarakat. Ada tujuh poin yang terekam dalam telegram tersebut, seperti permintaan untuk menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah di DKI Jakarta, hingga deteksi dini atas potensi gangguan keamanan.

Asumsi atau opini yang berkembang atas terbitnya status Siaga 1 tersebut, tentu ada basisnya, mengingat dari 7 perintah yang disampaikan Panglima TNI kepada jajaran di bawahnya, ada poin yang memerintahkan tindakan perlindungan bagi WNI di wilayah konflik.

Kemudian ada lagi penjagaan khusus atau perlindungan bagi  diplomat negara sahabat, yang sedang ditugaskan  di Jakarta, atau kota besar lainnya.

Merujuk Prabowo dan Tarub

Siaga 1 yang disampaikan Panglima TNI baru-baru ini, mengingatkan kita pada pidato perpisahan Letjen TNI Prabowo selaku Danjen Kopassus (Maret 1998): “Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah tunduk kepada tekanan dan permainan dari pihak manapun. Dalam kedaan yang sulit, hanya yang kuat dan berani yang akan tampil”.

Pesan perpisahan Prabowo kepada satuan yang sangat dicintainya, seolah menemukan relevansinya kembali hari-hari ini, ketika Panglima TNI mengeluarkan perintah Siaga 1.

Ini semacam paralelisme sejarah. Baik Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, kebetulan sama-sama dibesarkan di Korps Baret Merah (Kopassus), sehingga wajar bila keduanya dalam tindakannya selalu merujuk pada Prabowo.

Pada awal 1990-an, Agus Subiyanto dan Maruli Simanjuntak masih perwira pertama, tentu pengalaman menyaksikan langsung kepemimpinan Prabowo, masih ada jejaknya sampai hari ini. Terlebih Jenderal Agus Subiyanto, saat baru lulus dari Akmil (1991) sempat berdinas di Yonif Linud 328/Kujang II Kostrad, satuan yang juga sangat identik dengan Prabowo.

Membaca dinamika politik di Jakarta hari-hari ini, yang menjadi dasar diterbitkannya perintah Siaga 1,  ada baiknya kita juga mengingat kembali pesan Komandan Kopassus periode 1992-1994 (dengan pangkat saat itu) Brigjen TNI Tarub (Akmil 1965): ….(kondisi) sekarang adalah ketidakpastian, yang membuat Kopassus harus lebih siap lagi.

Meski diucapkan lebih dari tiga dekade lalu, kiranya ucapan Jenderal Tarub tetap relevan sampai hari ini. Masyarakat kita sangat kompleks, baik karena faktor primordial, maupun karena disparitas kesejahteraan. Mungkin kita tidak pernah mengira, ketika demokrasi semakin maju pasca-reformasi, politik identitas justru muncul dan semakin menguat, sebuah fenomena yang bisa dibaca sebagai “ketidakpastian” yang pernah dimaksudkan Mayjen Tarub (terakhir Kasum ABRI, dengan pangkat letjen) dulu.

Kompleksitas masyarakat kita berkelindan dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah (Asia Barat) hari-hari ini. Sebagai upaya mitigasi dan antisipasi atas situasi yang “paling buruk”, rupanya mendorong terbitnya telegram dari Panglima TNI.

Setidaknya ada tiga poin perintah, yang perlu menjadi perhatian, mengingat berkaitan dengan perlindungan WNI dan diplomat yang bertugas di Jakarta, sebagaimana disinggung sekilas di awal tulisan. Poin dimaksud adalah Perintah ketiga sampai kelima.

Perintah ketiga, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diminta menginstruksikan para atase pertahanan RI di negara-negara yang terdampak konflik untuk mendata dan memetakan situasi, termasuk menyiapkan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) apabila diperlukan.

Langkah tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri, KBRI, serta otoritas terkait sesuai perkembangan eskalasi di Timur Tengah.

Keempat, Kodam Jaya/Jayakarta diminta meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan kawasan kedutaan asing di wilayah DKI Jakarta guna mengantisipasi perkembangan situasi serta menjaga kondusifitas keamanan.

Kelima, satuan intelijen TNI diperintahkan melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi aktivitas kelompok yang dapat memanfaatkan situasi konflik di Timur Tengah untuk menciptakan gangguan keamanan di dalam negeri.

Penyelamatan WNI dan melindungi diplomat negara sahabat, sesuai dengan regulasi dan kompetensi TNI, dalam hal ini penugasan TNI dalam lingkup OMSP (Operasi Militer Selain Perang).

Sebagaimana pengalaman sebelumnya, ketika dalam situasi damai, kemampuan anggota Kopassus  tetap bisa dimanfaatkan pada tugas-tugas humaniter, seperti terlibat dalam upaya penanggulangan pandemi tahun 2020-2021.

Atau ketika anggota Grup 2 Kopassus yang bermarkas di Kartasura (Solo),  menjadi unsur terdepan saat bencana Gunung Merapi Oktober 2010 lalu, dan menjadi pihak paling akhir yang meninggalkan lokasi, sampai bisa dipastikan seluruh warga dalam kondisi aman.

Fenomena Politik Perkotaan

Kompetensi TNI, utamanya Kopassus dalam operasi humaniter berkelindan dengan aspirasi damai generasi Z dan Alpha, sebuah generasi yang sama sekali tidak tertarik dengan konflik antarnegara atau peperangan.

Itu sebabnya satuan intelijen TNI (termasuk Polri), bisa lebih fokus memantau dinamika politik  perkotaan.

Dinamika politik perkotaan lebih kompleks ketimbang  gerakan separatisme. Dalam gerakan separatisme yang terjadi adalah hitam-putih, siapa lawan dan siapa kawan jelas terlihat, sementara politik perkotaan lebih bersifat “grey area”.

Situasi sekarang mirip dengan gambaran pesan  Letjen Tarub (Akmil 1965) dan Prabowo dulu, mengingat kota (utamanya Jakarta)  memiliki jejak yang panjang dalam pasang-surut sebuah rezim.

Seperti tatanan Orde Baru di masa lalu dan munculnya gerakan reformasi Mei 1998, adalah contoh terbaik fenomena politik perkotaan, karena awalnya dibangun secara intensif poros Jakarta-Bandung-Yogyakarta.

Latar belakang munculnya satemen Tarub paralel dengan perintah Siaga 1 dari Panglima TNI saat ini. Sebagai komandan pasukan elite tentu Tarub mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lingkaran elite kekuasaan.

Dari pernyataan Tarub di atas, bisa ditafsirkan, bahwa (setidaknya) sejak awal 1990-an, hingga hari ini negeri kita selalu didera ketidakpastian, sementara apa yang terlihat di permukaan, semuanya tampak landai.

Situasi politik yang terjadi pada tahun 1992-1993  yang menjadi dasar Tarub mengeluarkan pernyataan adanya “ketidakpastian” tersebut, baru terjawab sekitar tiga tahun kemudian.  Kebetulan Tarub sendiri, selaku Kasum TNI, ikut menangani dampak dari peristiwa yang sudah pernah diramalkannya, peristiwa dimaksud adalah  Kudatuli (27 Juli 1996), sebagai prolognya tumbangnya rezim Soeharto.

Situasi sekarang jauh lebih kompleks, dan pada gilirannya sumber ketidakpastian menjadi tersebar pada sejumlah titik. Seperti protes dan kritik terhadap program-program unggulan  pemerintahan Presiden Prabowo hampir berlangsung tiap hari. Begitu tinggi frekuensinya, hingga pada sebagian besar peristiwa, sudah tidak mampu lagi dicerna publik.

Apabila tidak ditemukan kanal sosial yang tepat, dikhawatirkan eskalasinya akan naik secara perlahan. Pada fase ini peran satuan intelijen TNI (Bais) bisa mengambil peran, untuk mereduksi kemungkinan munculnya situasi chaotic.

Pada isu primordial misalnya, yang di masa lalu tidak pernah menjadi masalah, kini bisa dipelintir untuk mendorong konflik horizontal berkepanjangan di masyarakat. Kemudian ramai di media sosial soal kritik berlarut terhadap program MBG (makan bergizi gratis) dan food estate.

Semua kegaduhan ini, bila terakumulasi akan menjadi gangguan serius bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya menyambut Indonesia Emas 2045.

Pada titik ini, narasi Tarub pada awal 1990-an menemukan relevansinya, yang kemudian menjadi inspirasi bagi diterbitkannya status Siaga 1 dari pimpinan TNI sekarang.

Satuan terbaik TNI, baik dari Kopassus maupun  matra lain, termasuk satuan intelijen, yang sudah sangat berpengalaman dan terlatih, diberi kesempatan memberikan kontribusi terbaiknya bagi terciptanya rasa aman di masyarakat, serta kedaulatan negara.

Pada titik ini kita melihat ada kesesuaian antara TNI dan generasi Z (juga generasi Alpha), dalam hal idealisme dan spirit.

Bagaimana dua entitas ini bisa saling memberi inspirasi bagi masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik, utamanya menjelang Indonesia Emas 2045.

Kita bisa  berkaca pada situasi mutakhir di tingkat global, adanya konflik antarnegara berlarut, krisis ekonomi dan energi, hingga isu perubahan iklim, yang kelak akan menjadi agenda kerja Generasi Z, untuk dicarikan solusinya bersama.*

Jakarta, 12/3/2026

Baca juga :

Kemhan Respons Telegram Siaga 1 Panglima TNI: Mekanisme Kesiapsiagaan Militer