Yogyakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan pentingnya peran perempuan dalam memperkuat integritas bangsa.
Melalui Seminar Perempuan Antikorupsi bertajuk “Integritas Perempuan sebagai Penyelenggara Negara dalam Melawan Korupsi” yang digelar bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Gedhong Pracimasono, DI Yogyakarta, Senin (8/12/2025), KPK menempatkan perempuan sebagai salah satu pilar utama pembangunan budaya antikorupsi.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi rangkaian penting peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025. Ia menegaskan perempuan memiliki kapasitas strategis memperkuat nilai moral publik, baik di ruang domestik maupun publik.
“Perempuan sebagai legislator, aparatur daerah, maupun aparat penegak hukum berperan krusial memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih,” ujarnya.
Setyo menuturkan tata kelola tersebut mencakup fungsi legislasi, pengawasan, hingga transparansi anggaran. Perempuan juga dinilai mampu membangun budaya integritas mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga ruang sosial yang lebih luas.
KPK: Keterwakilan Perempuan Masih Belum Ideal
Meski kontribusi perempuan signifikan, data penindakan KPK menunjukkan tantangan masih besar. Sejak 2004 hingga triwulan III 2025, sebanyak 162 perempuan atau 8,6 persen dari 1.919 pelaku korupsi tercatat terlibat kasus korupsi.
Sementara dalam politik, keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 21,9 persen atau 127 dari 580 anggota DPR. Angka ini dinilai belum cukup untuk mencerminkan representasi setara, terlebih jabatan eksekutif daerah masih didominasi laki-laki.
“Minimnya keterwakilan perempuan di jabatan eksekutif daerah menjadi alasan perempuan harus tampil sebagai teladan integritas,” kata Setyo.
Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) disebut sebagai salah satu kanal penguatan jejaring integritas perempuan yang terus didorong KPK.
Setyo menyebut momentum menuju Hari Ibu 22 Desember menjadi pengingat kuat akan peran ibu dalam menanamkan nilai integritas sejak keluarga. Dengan pondasi moral yang kuat, masyarakat diyakini lebih tahan terhadap godaan koruptif.
Dalam acara tersebut, KPK memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh perempuan yang dinilai aktif memajukan nilai integritas, di antaranya Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Ketua Komisi VI DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Bupati Poso Verna Gladies Merry Inkiriwang. Penghargaan juga diberikan kepada beberapa tokoh perempuan dari institusi TNI, Polri, dan lembaga peradilan.
Puan Maharani: Perempuan Berani Berdiri di Garis Depan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut menyampaikan pesan secara daring. Ia menilai perempuan memiliki kekuatan besar dalam menggerakkan budaya antikorupsi, baik sebagai ibu maupun profesional yang menjadi teladan bagi lingkungannya.
“Setiap langkah kecil mampu membawa bangsa lebih dekat pada tata kelola bersih dan berkeadilan. Ketika perempuan berintegritas, Indonesia semakin kuat,” tegasnya.
PPPA: Integritas Perempuan Penentu Masa Depan Bangsa
Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan kegiatan ini memiliki nilai strategis karena bertepatan dengan HAKORDIA dan Hari Ibu ke-97.
“Korupsi bukan hanya soal hukum, tapi juga nilai, amanah, dan berpihak pada rakyat. Perempuan berkontribusi besar membangun peradaban dan kemerdekaan berpikir,” ujarnya.
Ia optimistis perempuan menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, bukan “Indonesia Lemas” akibat pudarnya komitmen moral bangsa.
Acara turut dihadiri Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Agus Joko Pramono, Dewan Pengawas KPK Chisca Mirawati, Sekjen KPK Cahya H Harefa, Deputi PPSM KPK Wawan Wardiana, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Isabella Wattimena, serta anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.
“Perempuan adalah fondasi integritas bangsa. Jika perempuan kuat, Indonesia tidak mudah tumbang oleh korupsi,” tutur Setyo Budiyanto menutup acara.***
Discussion about this post