Program prorakyat yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan saling terhubung dan melengkapi satu sama lain. Azimut implementasi kebijakan tentunya semata-mata diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia secara luas.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengemukakan bahwa pihaknya berkomitmen mendiruskan pasokan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mendayagunakan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Terlebih sudah ada kepastian pendanaan bagi Koperasi Merah Putih.
“Tadi Bapak Menko Pangan telah menargetkan sebanyak 16 ribu Koperasi Merah Putih yang siap beroperasi dengan kepastian pendanaan dari Himbara untuk modal usahanya. Ini menjadi langkah nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat,” kata Arief saat dijumpai usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Senin (15/9/2025).
“Untuk itu, ke depannya beras SPHP juga harus dapat disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara masif. Koperasi Merah Putih akan menjadi saluran utama. Dengan begitu, program prioritas Bapak Presiden pun saling connect dan melengkapi satu sama lain. Ini luar biasa,” ucap Arief.
Menukil data realisasi penjualan beras SPHP yang dihimpun NFA dari Perum Bulog, per 15 September realisasinya telah mencapai 367,3 ribu ton. Capaian ini setara dengan 24,49 persen dari target selama setahun 1,5 juta ton.
Sementara realisasi penjualan beras SPHP melalui kanal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih cukup meningkat pesat. Di awal September tercatat 498 ton dengan 177 unit. Kemudian per 15 September bertambah hampir separuhnya menjadi 705 ton dengan cakupan hingga 248 unit.
“Jadi kami di Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog terus berupaya mengisi sistem tata niaga yang ada. Mulai dari pasar rakyat, itu yang utama. Lalu bersama TNI dan Polri juga pemerintah daerah. Tak lupa ada BUMN dan KADIN juga. Ritel modern pun kami pastikan mulai terisi beras SPHP,” jelas Arief.
Adapun sebagaimana yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 224 Tahun 2025, terdapat tujuh kanal penyaluran yang dapat dijadikan mitra oleh Bulog. Pertama, pengecer di pasar rakyat. Lalu melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Selanjutnya adalah pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM), BUMN melalui outlet BUMN, dan juga instansi pemerintah melalui koperasi atau outlet instansi pemerintah dan/atau GPM. Dapat pula melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog yang sudah diverifikasi. Terakhir, melalui swalayan/toko modern yang tidak melakukan penjualan secara grosir.
“Dengan masifnya beras SPHP ke pasar-pasar dan outlet yang mudah diakses masyarakat luas, pemerintah berharap strategi intervensi ini dapat memberi efek tekan bagi harga beras. Beras SPHP pun dapat dibeli dengan harga yang lebih rendah daripada beras umum. Ini bukti pemerintah hadir,” tutur Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.
Adapun dorongan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam konferensi pers, ia mendorong segenap pengurus Koperasi Merah Putih memanfaatkan fasilitas pinjaman modal usaha yang telah pemerintah berikan.
“Menteri Keuangan sudah menempatkan Rp 200 triliun di Himbara. Ini kami tunggu-tunggu. Oleh karena itu, saya kira (ini untuk) pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jadi modalnya sudah ada. Tolong disebarluaskan agar teman-teman Kopdes yang sudah 80 ribu menanti begitu lama, (bisa) siapkan dengan baik proposal sederhana ke perbankan terkait usaha yang saudara lakukan,” terang Zulhas.
“Usahanya (agar) sangat dibutuhkan orang masyarakat. Gas melon ada. Sembako juga. Rakyat perlu minyak goreng, perlu gula, perlu beras dan lain-lain, juga pupuk karena sebentar lagi akan mulai masa tanam. Itu diperlukan dan koperasi ini akan memotong rantai pasok yang panjang juga, untuk mengeliminir di desa-desa itu tengkulak-tengkulak, juga mendekatkan masyarakat desa ke perbankan, karena disitu ada Brilink,” tambahnya.
Menko Pangan Zulhas juga menargetkan sebanyak 16 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai dapat segera beroperasi di September dan Oktober ini. Percepatan penyaluran pinjaman modal usaha dari Himbara akan diupayakan agar dana tersebut tidak mengendap lama.***
Discussion about this post