Kemenbud Siap Gelar Uji Publik Buku Sejarah Nasional: Fadli Zon Janji Penulisan Inklusif dan Berbasis Fakta

Jakarta, Kabariku –  Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan bahwa penyusunan ulang buku Sejarah Nasional Indonesia akan dilakukan secara terbuka, ilmiah, dan inklusif. Komitmen ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, baru-baru ini.

“Dalam waktu dekat kita akan menggelar uji publik, karena proses penulisan ini terbuka untuk diskusi luas,” ujar Fadli dalam pernyataan tertulis, Jumat (4/7/2025).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Fadli menjelaskan bahwa proyek ini merupakan kelanjutan dari pembaruan narasi sejarah nasional yang terakhir dilakukan pada era Presiden BJ Habibie, lebih dari 20 tahun lalu. Ia menilai pembaruan tersebut sangat mendesak mengingat peran sejarah dalam membentuk identitas bangsa, terutama di tengah tantangan globalisasi yang dihadapi generasi muda.

“Fokus kita bukan semata-mata pada lamanya masa penjajahan, melainkan bagaimana bangsa ini berjuang melawan dan membangun jati diri,” tegasnya.

Penulisan buku ini juga akan mengintegrasikan temuan arkeologis terbaru, termasuk bukti keberadaan peradaban awal di Nusantara yang diperkirakan berusia lebih dari 1,8 juta tahun. Hal ini bertujuan untuk menguatkan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban tertua di dunia.

Mengenai kontroversi istilah “pemerkosaan massal” dalam peristiwa Mei 1998, Fadli menyatakan tidak menutup mata terhadap adanya kekerasan seksual. Namun, ia mempertanyakan penggunaan istilah “massal” yang menurutnya memiliki muatan sistematis. Fadli menegaskan bahwa pandangan tersebut bersifat pribadi dan tidak akan memengaruhi objektivitas penulisan buku sejarah nasional.

“Ini bisa kita bahas dalam ruang akademik. Tapi yang pasti, tim penulis tetap bekerja secara independen dan profesional tanpa intervensi, termasuk dari saya sendiri,” tandasnya.

Ia juga menekankan bahwa meski sejarah mencatat berbagai tragedi, penting untuk menyampaikannya secara jujur namun dengan nada membangun. “Sejarah harus menjadi sumber kebanggaan, bukan hanya luka. Tapi bukan berarti kita menutupinya,” ujarnya.

Uji publik atas draf buku sejarah akan digelar di berbagai daerah, guna memastikan partisipasi masyarakat dalam menyempurnakan narasi sejarah nasional. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan dukungannya dan berharap agenda ini segera direalisasikan agar hasil akhirnya benar-benar merefleksikan sensitivitas dan keberagaman masyarakat Indonesia.***