KPK Sita Mobil Mercedes-Benz Milik Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB

Jakarta, Kabariku –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Mercedes-Benz milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) untuk periode 2021–2023.

Sebelumnya, penyidik KPK juga turut menyita satu unit sepeda motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition berwarna hitam dari Ridwan Kamil. “Untuk kendaraan selain Royal Enfield yang disita dari saudara RK, informasi yang kami dapatkan ada satu unit kendaraan roda empat,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, di Jakarta, Jumat.

Tessa mengungkapkan, mobil yang disita itu bermerek Mercedes-Benz, atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Mercy”. Namun, ia menjelaskan bahwa hingga kini mobil tersebut masih berada di bengkel dan belum dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Jakarta.

Secara keseluruhan, dalam perkara ini penyidik KPK telah menyita 26 unit kendaraan dari berbagai pihak. Di antaranya, satu unit Mitsubishi Pajero, satu unit Toyota Innova Zenix Hybrid, satu unit Toyota Avanza, serta satu unit sepeda motor Yamaha NMAX.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec Bank BJB Widi Hartoto (WH), pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress, Suhendrik (S), serta pengendali Cipta Karya Sukses Bersama, Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Kelima tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KPK memperkirakan, akibat dugaan tindak pidana korupsi ini, negara mengalami kerugian sekitar Rp222 miliar. ***