DKPP Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap Terhadap Ketua KPU Kabupaten Garut

Jakarta, Kabariku – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi tegas kepadaketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut periode 2024-2029 terkait pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dalam putusan sidang perkara Nomor 278-PKE-DKPP/XI/2024, DKPP memberhentikan secara tetap Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, dan memberikan peringatan keras terakhir kepada empat anggota lainnya.

Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, di ruang sidang DKPP RI, Jalan Abdul Muis No. 2–4, Jakarta Pusat. Sidang ini juga disiarkan secara langsung melalui media sosial resmi DKPP.

“Mengabulkan pengaduan untuk sebagian, dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu I, Dian Hasanudin, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Garut, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Heddy Lugito membacakan putusan pada Senin (14/04/2025).

Sementara itu, empat anggota KPU Kabupaten Garut lainnya, yakni Dedi Rosadi, Yusuf Abdullah, Asyim Burhani, dan Rikeu Rahayu, masing-masing menerima sanksi peringatan keras terakhir.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Teradu II, Dedi Rosadi; Teradu III, Yusuf Abdullah; Teradu IV, Asyim Burhani; dan Teradu V, Rikeu Rahayu, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” lanjut Heddy.

DKPP juga memerintahkan Bawaslu untuk menindaklanjuti putusan tersebut paling lambat tujuh hari sejak pembacaan, serta mengawasi pelaksanaannya.

Putusan ini berdasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran.

DKPP menyatakan bahwa Ketua dan anggota KPU Garut terbukti melakukan manipulasi suara untuk menguntungkan calon legislatif DPR RI dari Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia.

Perubahan suara terjadi secara signifikan di empat kecamatan: Cilawu (1.071 suara), Pakenjeng (200 suara), Pameungpeuk (570 suara), dan Cisewu (571 suara).

Berdasarkan keterangan pengadu, suara tambahan tersebut bukan akibat salah hitung, melainkan berasal dari pengalihan suara partai lain dan pengubahan suara tidak sah menjadi suara sah.

DKPP juga mengungkap adanya dugaan perintah langsung dari Dian Hasanudin kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menambahkan suara bagi caleg dari Partai NasDem.

Hasil pengawasan internal KPU Provinsi Jawa Barat pun menemukan ketidaksesuaian antara formulir model D hasil kecamatan dengan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten di lima kecamatan: Pameungpeuk, Cisewu, Cilawu, Cibalong, dan Cisompet.

Kesaksian dari Ahmad Jaki dan Asep Tardi memperkuat dugaan manipulasi tersebut, dengan peningkatan suara sebanyak total 3.572 suara dalam formulir model D.

“DKPP menilai bahwa para Teradu melanggar pedoman kode etik dan gagal mengawal proses demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Garut, sehingga merusak kredibilitas hasil Pemilu,” tegas Heddy Lugito di akhir sidang.

Deikian diputuskan dalam Rapat Pleno dan dibacakan dalam sidag KOde Etik terbuka untuk umum, oleh 5 anggota DKPP, Henddy Lugito selaku ketua merangkap anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah selaku anggota*K.101

Berita Terkait :