Jakarta, Kabariku – Ribuan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik dari kelompok Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK), menggelar aksi unjuk rasa di tiga lokasi strategis pada Senin (10/3). Aksi CASN ini merupakan bentuk protes terhadap keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan mereka.
Berdasarkan informasi dari poster yang beredar, titik-titik utama demonstrasi ini meliputi Istana Negara, Gedung DPR RI, dan kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). CASN para peserta aksi menuntut kepastian pengangkatan setelah pemerintah mengumumkan jadwal baru yang mundur dari rencana awal.
Dalam keputusan terbaru, pengangkatan CASN 2024 ditetapkan akan berlangsung pada 1 Oktober 2025 untuk CPNS, sementara PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026. Padahal, sesuai jadwal semula, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya menerima Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025. Adapun peserta yang lolos seleksi PPPK tahap 1 awalnya dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, sementara tahap 2 pada Juli 2025.
Alasan penundaan
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan-RB, Aba Subagja, menjelaskan bahwa perubahan jadwal ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II DPR RI. Keputusan ini juga mempertimbangkan penyelesaian status tenaga non-ASN yang masih dalam tahap finalisasi.
“Yang terpenting adalah bahwa penyesuaian jadwal ini telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Kami ingin memastikan pengangkatan dilakukan secara serentak agar lebih tertata,” ujar Aba dalam keterangannya.
Aba juga menegaskan bahwa peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus tidak perlu khawatir, karena mereka tetap memiliki kepastian untuk diangkat sebagai ASN.
“Bagi yang sudah lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) serta telah diumumkan lulus, status mereka tetap aman. Kepastian pengangkatan tetap ada,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa salah satu alasan utama penyesuaian jadwal ini adalah untuk menyeragamkan Tanggal Mulai Tugas (TMT) bagi CPNS dan PPPK.
“Selama ini, TMT antara instansi satu dan lainnya berbeda-beda. Ada yang lebih cepat diangkat, ada yang lebih lama. Kami ingin semua memiliki TMT yang sama agar tidak ada kesenjangan dalam penggajian maupun pembagian tugas,” paparnya.
Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kelancaran lalu lintas, kepolisian mengerahkan 894 personel ke titik-titik aksi demo. Para petugas diinstruksikan untuk mengawal jalannya unjuk rasa dengan pendekatan humanis.
Selain itu, rekayasa lalu lintas juga dilakukan di sekitar lokasi demonstrasi guna mengurangi kemacetan yang berpotensi terjadi akibat aksi tersebut. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan-kawasan terdampak dan mencari jalur alternatif.***
Discussion about this post