KPK Geledah Gedung DPRD OKU, Amankan Satu Koper Dokumen Terkait APBD 2025

OKU, Kabariku –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Kamis (20/3). Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) Sabtu (15/3) yang menjerat enam tersangka dalam kasus gratifikasi sembilan proyek di Dinas PUPR OKU beberapa waktu lalu.

Dalam penggeledahan di DPRD OKU tersebut, tim KPK menyita satu koper berisi sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Kepala Bagian Persidangan DPRD OKU, Ikbal Ramadhan, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima dan memfasilitasi kedatangan tim KPK.

“Mereka melakukan pemeriksaan di beberapa ruangan, seperti ruang Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), beberapa ruang fraksi, serta sekretariat DPRD OKU. Tim KPK juga meminta dokumen terkait pembahasan APBD 2025,” jelas Ikbal.

Sekitar 10 petugas KPK dengan seragam khas berlogo KPK tiba di Gedung DPRD OKU sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka melakukan penggeledahan selama beberapa jam di sejumlah ruangan, termasuk Bagian Persidangan dan Bagian Umum serta Keuangan Sekretariat DPRD OKU.

Ikbal juga mengungkapkan bahwa saat penggeledahan berlangsung, tidak ada satu pun anggota DPRD OKU yang hadir karena sedang melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia.

Latar Belakang Kasus

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga anggota DPRD OKU sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Dinas PUPR OKU. Mereka adalah:

1. FJ (Anggota Komisi III DPRD OKU)
2. FH (Ketua Komisi III DPRD OKU)
3. UH (Ketua Komisi II DPRD OKU)

Selain itu, Kepala Dinas PUPR OKU, Nov, juga ditetapkan sebagai tersangka bersama dua tersangka dari pihak swasta, yaitu MFZ dan ASS.

Kasus ini mencuat setelah terungkap bahwa sejumlah anggota DPRD OKU, termasuk FJ, FH, dan UH, diduga meminta jatah pokok pikiran (pokir) dalam pembahasan APBD 2025. Jatah pokir tersebut disepakati untuk dialihkan menjadi proyek fisik yang dikelola oleh Dinas PUPR OKU dengan nilai awal Rp40 miliar. Namun, karena keterbatasan anggaran, jumlahnya dikurangi menjadi Rp35 miliar, dengan fee proyek tetap sebesar 20 persen atau senilai Rp7 miliar.

Akibat kesepakatan ini, anggaran Dinas PUPR OKU melonjak dari Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar, diduga karena adanya kompromi politik terkait jatah proyek bagi anggota DPRD.

Dalam OTT pada Sabtu (15/3), KPK menyita uang tunai Rp2,6 miliar dari para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai barang bukti dalam penyelidikan kasus ini.***