KPK Geledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Gratifikasi Rita Widyasari

Jakarta, Kabariku  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Penggeledahan di rumah Japto Soerjosoemarno ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

ADVERTISEMENT

“Benar, ada kegiatan penggeledahan dalam perkara tersangka RW (Rita Widyasari) di rumah saudara JS (Japto Soerjosoemarno),” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu, 5 Februari 2024.

Hingga kini, KPK belum mengungkapkan detil penggeledahan di rumah Ketua Pemuda Pancasila tersebut.

Sebelumnya KPK juga telah menggeledah rumah Ahmad Ali, politikus NasDem, pada Selasa (4/2) dalam kasus yang sama. Penyidik menyita berbagai barang bukti, termasuk dokumen, uang tunai, tas, dan jam tangan mewah.

KPK terus mengembangkan penyidikan kasus gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, terutama terkait penerimaan uang dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, KPK juga tengah menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Rita Widyasari.

KPK telah menyita 91 unit kendaraan, lima bidang tanah dengan luas ribuan meter persegi, serta 30 jam tangan mewah dari berbagai merek. Sebagian besar barang sitaan tersebut kini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, dan di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, untuk perawatan lebih lanjut.

Barang-barang tersebut akan ditelusuri asal-usulnya dan melalui proses pengadilan dapat dirampas untuk negara dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery).

Rita Widyasari sendiri saat ini masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp600 juta subsider enam bulan kurungan setelah terbukti menerima gratifikasi senilai Rp110,72 miliar terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.***