PIJAR 98: Kabinet Fokus dan Solid

oleh :
Kuldip Singh
SekJen PIJAR Indonesia 1998

Jakarta, Kabariku – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme distribusi gas elpiji (LPG) 3 kg ke aturan semula, sembari tetap melanjutkan pembenahan tata kelola, menunjukkan keseimbangan antara reformasi kebijakan dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

ADVERTISEMENT

Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons pertanyaan wartawan di kompleks parlemen pada hari Selasa, 4 Februari 2025.

Selanjutnya Menteri ESDM diharapkan segera mengimplementasikan Keputusan Presiden tersebut untuk memastikan pasokan LPG 3 kg ke pangkalan dan pengecer berjalan lancar kembali dan bisa segera mengatasi antrian panjang masyarakat yang terjadi sejak 1 Februari 2025.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan kajian mengenai tata kelola dan mekanisme distribusi LPG 3 kg yang telah berjalan dimasa sebelumnya, dan menemukan praktik mark up harga di pengecer di kisaran 20-30 ribu rupiah.

Juga banyak pengguna adalah masyarakat yang mampu yang tidak semestinya menggunakan jenis LPG bersubsidi. Selain itu juga terjadi praktik pengoplosan tabung di pengecer.

Nah, atas dasar kajian BPK itulah, dilakukan perbaikan tata kelola dan mekanisme distribusi LPG 3 kg ini. Perbaikan ini dimaksudkan justru untuk memastikan konsumen mendapatkan harga yang terjangkau dan sesuai ketetapan pemerintah. Juga untuk memastikan pengguna LPG 3 kg ini tepat sasaran dan terdata dengan baik dan benar.

Pendekatan Humanis dan Pro-Rakyat

Presiden Prabowo memahami bahwa kebijakan yang baik sekalipun harus dijalankan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat kecil. Dengan mengizinkan pengecer kembali melakukan distribusi, pemerintah memastikan bahwa akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar tidak terganggu.

Kebijakan yang Adaptif dan Responsif

Pemerintahan Prabowo mencerminkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Ketika kebijakan baru menimbulkan gejolak di lapangan, Presiden segera bertindak untuk menyesuaikan tanpa mengorbankan tujuan jangka panjang.

Soliditas Kabinet dalam Menjalankan Pemerintahan

Keputusan Presiden Prabowo ini juga menegaskan bahwa meskipun ada perbaikan tata kelola yang diinisiasi oleh Menteri ESDM, koordinasi harus tetap dipastikan berjalan dengan baik.

Pemerintah tetap satu visi dalam memastikan kepentingan rakyat tetap terjaga, tanpa mengorbankan agenda pembenahan yang lebih luas.

Fokus pada Stabilitas dan Keberlanjutan

Keputusan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pembenahan kebijakan harus berjalan dengan transisi yang matang agar tidak menimbulkan gejolak sosial.

Dengan cara ini, masyarakat tetap mendapatkan akses yang mereka butuhkan, sambil tetap mendorong perubahan menuju sistem distribusi yang lebih baik dan transparan.

Keputusan ini semakin menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya berorientasi pada kebijakan yang teknokratis, tetapi juga memiliki keberpihakan yang nyata terhadap rakyat kecil.***

Jakarta, 5 Februari 2025

Baca juga :