Bunyi Lengkap Instruksi Megawati Soekarnoputri agar Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Retreat

Jakarta, Kabariku – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan para kepala daerah yang baru saja dilantik untuk mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Jumat (21/2). Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat, 28 Februari.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa seharusnya ada 481 kepala daerah yang hadir dalam retreat tersebut. Namun, hingga saat ini, jumlah peserta yang hadir baru mencapai 450 orang. Dari 31 kepala daerah yang absen, 6 di antaranya mengajukan izin, sedangkan 25 lainnya tidak memberikan keterangan.

Mengingat pentingnya kegiatan ini, Kemendagri menginstruksikan agar kepala daerah yang berhalangan hadir mengirimkan sekretaris daerah sebagai perwakilan.

“Jika kepala daerah dan wakilnya tidak bisa hadir, maka mereka wajib mengirimkan sekretaris daerah. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan dalam retreat tetap sampai ke daerah masing-masing,” ujar Wamendagri Bima Arya.

Bunyi lengkap surat Megwati Soekarnoputri

Retreat ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerbitkan surat instruksi yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka.

Surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tersebut berisi dua poin utama, yakni meminta kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah untuk menunda keberangkatan ke retreat serta menjaga komunikasi aktif.

Berikut ini bunyi legkap instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut

Nomor 7294 /IN/DPP//2025
Lampiran:
Perihal : Instruksi Harian Ketua Umum

Jakarta, 20 Februari 2025

Yth. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan Seluruh Indonesia di-Tempat masing-masing

Merdeka !!!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 2128 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Masa Bakti 2019-2024

Ketua Umum
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Tembusan:

1. Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan;
2. Arsip

Sebagai dampak dari instruksi ini, beberapa kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan mereka. Salah satunya adalah Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu.
Sebelumnya, Masinton sempat mengungkapkan semangatnya untuk mengikuti retreat, bahkan menilai acara ini sangat penting bagi kepala daerah.

Namun, apakah ada kepala daerah dari PDIP yang tetap hadir dalam retreat? Mengenai hal ini, Wamendagri Bima Arya belum dapat memastikan.

“Bisa saja ada yang tetap hadir, kami masih melakukan pengecekan lebih lanjut,” ujarnya.

Saat ini, PDIP memiliki 159 kader yang menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah, baik di tingkat gubernur, bupati, maupun wali kota.***